Tiakur, MBD (DMS) – Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) pada Kamis, 28 Agustus 2025, mengungkapkan sejumlah masalah serius di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tiakur. Masalah utama yang ditemukan adalah kekurangan fasilitas penunjang yang masih belum memadai, baik di rumah sakit maupun di kampus Pendidikan Sekolah Di Luar Kampus (PSDKU) Tiakur.
Ketua Komisi II DPRD MBD, Remon Amtu, yang juga mantan aktivis GMNI, mengungkapkan temuan tersebut dengan nada tegas. Menurutnya, fasilitas dan sarana pendukung di RSUD Tiakur belum mencukupi standar, yang berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Kami melihat sendiri kondisi di lapangan, banyak fasilitas yang seharusnya tersedia justru tidak ada. Ini jelas sangat berpengaruh terhadap mutu pelayanan kesehatan. Masyarakat datang untuk berobat, tapi terkendala oleh minimnya sarana dan prasarana,” tegas Amtu.
Selama kunjungan pihaknya, DPRD banyak menerima keluhan dari masyarakat, terutama soal kurangnya fasilitas medis dan obat-obatan, serta kondisi ruang operasi yang tidak memadai. Selain itu, ada berbagai masalah terkait ketersediaan alat medis yang mesti segera dibenahi, serta beberapa ruang yang belum layak untuk proses pelayanan.
“Kami juga mendapatkan laporan soal ruang operasi yang belum memenuhi standar. Bahkan ada tenaga kesehatan yang menyampaikan bahwa beberapa alat vital masih rusak dan belum diganti,” ujarnya.
Selain itu, ada persoalan pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di RSUD Tiakur. Remon menegaskan pentingnya segera dilakukan kajian terkait Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) untuk mencegah potensi pencemaran lingkungan, mengingat lokasi RSUD yang berada di pusat ibukota kabupaten.
“RSUD ini berada di tengah kota, kalau IPAL-nya bermasalah dan tidak ada kajian Amdal yang jelas, maka akan sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar. Ini yang harus segera dijawab oleh Dinas Lingkungan Hidup,” tandasnya.
DPRD juga akan meminta penjelasan resmi dari Dinas Lingkungan Hidup tentang status Amdal RSUD Tiakur. Hal ini sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan rumah sakit tidak mencemari area sekitar.
Selain masalah fasilitas medis, Remon juga menyoroti kesejahteraan tenaga kesehatan yang belum mendapat perhatian serius dari dinas kesehatan setempat. Ia menyebutkan bahwa soal jasa pelayanan (Jaspel) bagi tenaga medis hingga kini masih terabaikan.
“Bagaimana mungkin kita berharap pelayanan maksimal kalau hak-hak tenaga medis saja tidak dipenuhi. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujar Remon.
Dalam menghadapi persoalan tersebut, Komisi II akan segera memanggil Dinas Kesehatan untuk rapat evaluasi. Pihak RSUD Tiakur juga akan diminta hadir untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa pelayanan kesehatan di Kabupaten MBD berjalan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.
Tidak hanya RSUD Tiakur, Komisi II juga melakukan kunjungan ke PSDKU Tiakur. Dalam pertemuan dengan pihak kampus, mereka menyoroti pembangunan yang tertunda, terutama proyek pembangunan perpustakaan yang belum selesai.
“Kami melihat perpustakaan kampus belum bisa difungsikan. Padahal ini kebutuhan mendesak bagi mahasiswa. Kami minta agar proyek ini segera dituntaskan,” kata Remon.
Sebagai wakil rakyat, ia memastikan Komisi II akan terus mengawal proses pembangunan dan pendidikan di kabupaten ini. Komisi II juga akan mengadakan rapat dengan Dinas Pendidikan dan pihak kampus untuk memastikan pembangunan ini bisa segera dilanjutkan.
Dengan berbagai masalah yang ditemukan di lapangan, Remon menegaskan bahwa Komisi II DPRD MBD akan terus bekerja keras untuk memastikan pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan, berjalan dengan baik.
“Kami tidak akan tinggal diam. Semua temuan ini akan kami tindaklanjuti agar masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang layak, baik di bidang kesehatan maupun pendidikan,” tutupnya.DMS
