Komisi III DPR Bahas Reformasi Polri

Jakarta (DMS) – Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama dua pakar untuk mendengarkan pandangan dan masukan terkait upaya reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), meskipun DPR RI masih berada dalam masa reses.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, rapat yang dilaksanakan di masa reses tersebut telah mendapat izin dari pimpinan DPR. Menurutnya, Komisi III berkomitmen untuk terus membuka ruang diskusi dan menerima kontribusi pemikiran mengenai pembenahan aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan.

“Kami sebelumnya juga telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat umum, baik dengan para ahli maupun mendengarkan langsung masukan serta aduan dari masyarakat,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Dua pakar yang diundang dalam rapat tersebut adalah pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi dan pakar Kriminologi Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Eliasta Sembiring Meliala. Keduanya menyampaikan pandangan kritis mengenai arah dan substansi reformasi Polri ke depan.

Rullyandi menilai reformasi Polri saat ini tidak lagi semata-mata berkaitan dengan perubahan kelembagaan, baik secara struktural maupun instrumental. Menurutnya, posisi Polri saat ini merupakan hasil dari tuntutan Reformasi 1998 yang menuntut perubahan paradigma dalam menjalankan tugas dan fungsi kepolisian.

“Polri perlu dibekali paradigma baru untuk menghadapi tantangan zaman, mulai dari globalisasi, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, hingga tuntutan desentralisasi,” ujarnya. Ia menekankan bahwa Polri harus mampu memberikan pelayanan sesuai harapan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Kepolisian.

Sementara itu, Profesor Adrianus menyoroti aspek budaya yang berkembang di lingkungan Polri. Ia menyebut terdapat tiga jenis budaya yang memengaruhi organisasi kepolisian, yakni budaya kerja, budaya organisasi, dan budaya kelompok. Menurutnya, upaya reformasi harus diawali dengan pemahaman mendalam terhadap ketiga budaya tersebut.

“Yang perlu kita tentukan adalah budaya mana yang ingin diubah. Ada budaya yang positif dan harus dipertahankan, tetapi ada pula budaya negatif yang harus dihilangkan,” kata Adrianus.

Ia menilai budaya negatif dapat menghambat kinerja dan struktur Polri, sehingga perlu dihapus melalui perubahan menyeluruh. Adrianus menyarankan agar reformasi budaya dilakukan dengan terlebih dahulu membenahi ekosistem kelembagaan dan operasional, termasuk tata kelola organisasi.

“Jika ekosistem dan tata kelola diperbaiki, maka perubahan budaya di tubuh kepolisian akan mengikuti secara alami,” ujarnya.

DMS/AC