Jakarta (DMS) – Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), LPP RRI, LPP TVRI, dan Perum LKBN ANTARA guna membahas rekonstruksi anggaran imbas kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah.
Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa pihaknya ingin memperoleh kejelasan terkait perbedaan alokasi anggaran sebelum dan sesudah rekonstruksi.
“Tolong jelaskan perubahan anggarannya saja. Dari yang dipotong sekian, setelah rekonstruksi menjadi sekian. Kami ingin memahami bagaimana arah perubahannya agar lebih jelas dan terarah,” ujar Saleh dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).
Saleh menekankan bahwa rapat mengenai anggaran dengan mitra-mitra Komisi VII, yang meliputi sektor perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi, sudah cukup sering dilakukan.
Oleh karena itu, ia berharap pembahasan kali ini bisa menjadi yang terakhir agar fokus bisa segera dialihkan ke program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin ini menjadi rapat terakhir yang membahas anggaran. Setelah ini, kita harus segera beralih ke pembahasan program-program konkret yang bisa memberdayakan masyarakat,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pembahasan efisiensi anggaran sebelumnya sempat tertunda karena pemerintah masih dalam proses rekonstruksi anggaran. Namun, kini proses tersebut telah selesai, dan DPR diminta untuk segera menindaklanjutinya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp256,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.
Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan diperkuat melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi rencana efisiensi belanja mereka.
Meskipun demikian, pemerintah tetap melakukan rekonstruksi anggaran guna menyesuaikan alokasi yang telah dipangkas agar tetap dapat mendukung program prioritas.
Dengan rekonstruksi ini, diharapkan anggaran yang tersedia tetap dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan program strategis yang berdampak luas bagi masyarakat.DMS/AC
