Jakarta (DMS) – KPK akan menggelar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun ini di Yogyakarta. KPK akan mengundang Presiden Prabowo Subianto dalam acara tersebut.
“Semoga bisa hadir. Ya semoga rencana begitu (Prabowo datang ke Jogja),” kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo di Gedung C1 KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/11/2025).
Peringatan Hakordia yang jatuh pada 9 Desember selalu diselenggarakan di Jakarta. Namun, tahun ini, Jogja akan pertama kali menjadi tuan rumah Hakordia.
Ibnu mengatakan pihaknya saat ini masih mengkaji rangkaian puncak Hakordia di Jogja. KPK juga masih mempertimbangkan menampilkan pameran barang hasil rampasan korupsi saat Hakordia di Jogja.
“Insyaallah akan kita adakan sebaik mungkin. Apakah kalau nanti kan, kalau misalkan iya nanti ditayangkan, kalau memang benar-benar ada. Nanti kita tanyakan lagi,” ujar Ibnu.
Seperti diketahui, ada yang berbeda dari peringatan Hakordia tahun ini. Puncak acara Hakordia yang biasa digelar di Jakarta itu akan dihelat di Yogyakarta tahun ini.
“Tahun ini rangkaian kegiatan tersebut rencana akan berpusat di Yogyakarta,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (28/10)
Budi menjelaskan sejumlah alasan KPK memilih Jogja sebagai tempat puncak peringatan Hakordia 2025. Alasan pertama berkaitan dengan riwayat Jogja sebagai kota pendidikan dan budaya.
“Pemilihan Yogyakarta sebagai tempat peringatan Hakordia tahun ini, mengingat Jogja sebagai kota pendidikan, kota budaya, selaras dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi khususnya melalui lajur pencegahan dan pendidikan, yang juga masuk ke dalam ruang-ruang pendidikan dan budaya,” jelas Budi.
KPK juga menilai Jogja memiliki tata kelola pemerintahan yang tergolong baik. Hal itu diharapkan bisa menginspirasi pemerintah daerah lain untuk menyiapkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.
“Jogja sebagai salah satu pemerintah daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, harapannya juga menjadi salah satu rujukan daerah lain untuk melakukan improvement,” katanya.
“Di wilayah Jogja, KPK sebelumnya juga melakukan piloting untuk program desa antikorupsi, yang saat ini terus berkembang dan sudah ada di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Termasuk pengembangannya, yaitu kota/kabupaten antikorupsi,” imbuh Budi.DMS/DC
