Berita Ambon – Puluhan massa pendemo dari dua kubu aliansi mahasiswa di Kota Ambon, bersamaan menggelar demo menolak dan menerima Pemberlakuan PPKM, di Balai Kota Ambon, Senin (19/07).
Kubu menolak PPKM Mikro di Ambon, merupakan gabungan dua aliansi mahasiswa masing-masing Jaringan Aksi Solidaritas Membela Rakyat (JAS-MERAH Maluku) dan Barisan Organisasi Mahasiswa Ambalau (BOMA).
Sedangkan alinasi pendukung yakni mahasiswa mengatasnamakan Selebrasi Rakyat Maluku (SERRAM).
Para orator dua kubu yang berdemo itu, saling adu argumentasi tentang penerapan PPKM skala Mikro di Kota Ambon. Perang narasi disampaikan oleh para orator antardua kelompok ini menarik karena masing-masing mempertahankan kebenaran apa yang mereka utarakan.
Usman Rahayaan orator kubu Serram menilai kebijakan Walikota Ambon Richard Louhenapessy memberlakukan PPKM skala Mikro di Kota Ambon bukan ansih kemauan pribadi Walikota, melainkan kebijakan pemerintah pusat yang harus dijalankan semua kepala daerah provinsi dan kota/kabupaten untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di masing-masing daerah.
“Pelaksanaan PPKM Mikro adalah upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di kota Ambon sangat tepat, Penerapan ini bukan kemauan Walikota tetapi menjadi kebijakan pemerintah pusat dan diimplementasikan soleh semua kepala daerah.” Kata Rahayaan
Demonstran pro kebijakan menyayangkan masih ada upaya kelompok-kelompok tertentu, yang mendiskreditkan kebijakan pemerintah menanggulangi persoalan Covid di Kota Ambon.
Meski mendukung kebijakan PPKM mahasiswa juga meminta dan mengusulkan agar Pemkot Ambon, mengkaji ulang beberapa syarat sehingga memudahkan warga.
“Kami tetap mendukung kebijakan Pemkot Ambon, menerapakan aturan PPKM, namun kami juga mengusulkan agar kebijakan normalisasi waktu kegiatan usaha kuliner malam hingga hingga pukul 22.00 WIT dengan pertimbangan usaha kuliner malam seperti penjual nasi kuning yang beroperasi pada malam hari”ungkapnya.
Tuntutan lainnya yaitu transparansi anggaran dana Covid-19 dan evaluasi kinerja rumah sakit dalam penanganan pasien Covid-19, serta meminta agar kartu vaksin tidak menjadi prasyarat administrasi untuk pelayanan publik.
Menariknya, dalam penyampaian orasi, demonstran juga menolak penghargaan PPKM Mikro terbaik yang diberikan Kapolri kepada Gubernur Maluku, Murad Ismail.
Sementara itu ditempat yang sama kubu Boma – Jas-Merah tidak kalah serunya menyuarakan aspirasi mereka yang menilai kebijakan PPKM oleh Pemkot Ambon menyengsarahkan warga kota Ambon.
“Penerapan PPKM skala mikro di Ambon berdampak bagi buruknya ekonomi, pendidikan dan kesehatan warga. Adanya penerapan PPKM seharusnya mampu menekan laju penyebaran covid. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya angkanya semakin naik dibanding penerapan PSBB beberapa waktu lalu” kata Ariel Lesilawan orator Boma Jas-Merah.
Meskipun terjadi debat argumen tentang baik buruknya penerapan PPKM, namun kedua kubu tidak sampai bersinggungan apalagi beradu phisik, padahal posisi berdiri antar ke-dua kelompok sangat dekat hanya sekitar lima meter.
Meski pro dan kontra, ada beberapa argumen sama yang mereka usulkan untuk dikaji seperti penggunaan kartu vaksin agar tidak menjadi syarat wajib untuk mendapatkan pelayanan publik.
Mereka juga meminta toleranasi waktu bagi kegiatan dan aktivitas masyarakat hingga pukul 22.00 WIT terutama untuk usaha kuliner malam nasi kuning dan sejenisnya, maupun untuk warung tenda sea food yang beroperasi pada malam hari.
Aksi demo mendapat kawalan Polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Ambon berlangsung damai dan aman.DMS
