Masohi, Malteng (DMS) – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan serentak di 26 provinsi sejak 6 Januari 2025 mengalami sejumlah kendala di lapangan.
Salah satu permasalahan yang mencuat adalah lemahnya koordinasi dan tata kelola program ini, seperti yang terjadi di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.
Berdasarkan pemantauan DMS Media Group pada Selasa (18/2), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Kota Masohi, yang menjadi salah satu vendor penyedia MBG bagi sejumlah sekolah, diketahui menjalankan program ini tanpa berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Akibatnya, Pejabat Bupati Maluku Tengah, Rakib Sahubawa, menginstruksikan beberapa dinas terkait untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap SPPG yang dikelola oleh Ilham Wally.
Penyedia makanan ini beralamat di Jalan Talang, RT 007/03, Kelurahan Lesane, Kota Masohi.
Kepala Bidang Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tengah, Din Tawainela, menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini.
Namun, ia memberikan catatan kritis terhadap SPPG yang menjalankan program tanpa berkoordinasi dengan instansi teknis terkait di tingkat daerah.
Dalam wawancara, Tawainela juga menyoroti ketidakhadiran dokumen pendukung dari Badan Gizi Nasional (BGN) kepada SPPG untuk mengelola program MBG di sejumlah sekolah di Kota Masohi.
SPPG yang dikelola oleh Ilham Wally hanya dapat menunjukkan surat tugas tanpa dokumen lain sebagai standar operasional prosedur (SOP) penyediaan MBG.
Selain itu, aspek pemenuhan gizi dalam menu makanan yang disediakan juga dipertanyakan karena tidak ada keterlibatan pihak lain dalam proses verifikasi. Padahal, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, pemenuhan gizi harus menjadi acuan dalam pelaksanaan program MBG.
Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Masohi, Husni Soo, juga menyoroti kurangnya koordinasi ini dalam sidak yang dilakukan.
Sementara itu, Kepala SPPG Kecamatan Kota Masohi, Ilham Wally, mengakui kelalaiannya dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
Ia beralasan bahwa kesibukannya menyebabkan keterlambatan dalam menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah, yang baru akan diserahkan pada hari itu.
Ilham Wally menjelaskan, pihaknya mendapat jatah mengelola 3.500 paket MBG untuk beberapa sekolah dan telah menjalankan program ini sejak 17 dan 18 Februari 2025.
Berbagai temuan terkait higienitas dapur pengelola MBG yang ditemukan oleh Dinas Kesehatan akan segera diperbaiki agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Dalam sidak ini, Dinas Pangan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan menekankan pentingnya memastikan ketersediaan pasokan MBG ke sekolah yang memenuhi standar, termasuk ketepatan waktu distribusi makanan kepada para siswa.DMS
