Berita Maluku, Ambon – Lima Kabupaten di Provinsi Maluku yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya dan Seram Bagian Timur penyumbang kemiskinan ekstrim di Provinsi Maluku, berdasarkan data BPS yang bersumber pada SUSENAS Maret 2020 .
Jumlah itu tersebar di 5 kabupaten prioritas yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dengan tingkat kemiskinan ekstrem 18.76 persen dan jumlah penduduk miskin 21.270 jiwa. Kabupaten Maluku Tenggara, tingkat kemiskinan ekstrem 13.65 persen dan jumlah penduduk miskin 13.660 jiwa. Maluku Tengah tingkat kemiskinan ekstrem 10.53 persen dan jumlah penduduk miskin 39.400 jiwa.
Kabupaten Seram Bagian Timur, tingkat kemiskinan ekstrem 12.73 persen dan jumlah penduduk miskin 14.750 jiwa dan Kabupaten Maluku Barat Daya, tingkat kemiskinan ekstrem 14.43 persen dan jumlah penduduk miskin 10.580 jiwa.
Dari data tersebut diketahui total jumlah penduduk miskin ekstrem di Maluku mencapai 97.747 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 22.110 rumah tangga.
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Prioritas Provinsi Maluku, di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (13/10), menekankan, penetingnya perbaikan data terus dilakukan, sehingga eksekusi program-program Pemerintah tahun 2022-2024, menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat.
Menurut Wapres ada perbedaan data dalam menentukan jumlah masyarakat miskin ekstrem. Hal ini akan mempengaruhi distribusi pemberian bantuan.
Dikatakan, program penanggulangan kemiskinan ekstrem ini merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Presiden juga meminta agar program ini dapat diselesaikan hingga 2024.
Oleh karenanya ,pemerintah melalui kementerian/lembaga berupaya membuat berbagai program penanggulangan kemiskinan yang jumlahnya cukup besar yakni mencapai lebih dari 500 triliun rupiah.
Terkait dengan target penanggulangan kemiskinan ekstrem yang harus diselesaikan hingga 2024 ini, 2 juta penduduk miskin esktrem harus sudah dihilangkan pada 2021.
Wapres menyadari target tersebut bukanlah hal yang mudah, karena waktu yang kurang dari 3 bulan. Untuk itu, pada 3 bulan terakhir 2021, akan dilakukan upaya khusus melalui program Sembako dan BLT-Desa,” ujar Wapres.
Gubernur Maluku Murad Ismail menyebutkan, penyebab permasalahan penduduk miskin di Maluku karena kemampuan fiskal daerah yang rendah, konektivitas antar wilayah yang sulit, dan pendapatan masyarakat yang rendah.
Pemprov kata Gubernur Murad, telah melakukan berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut di antaranya, bantuan kartu Maluku Cerdas dan beasiswa untuk pelajar miskin, kartu maluku sehat, potong pele stunting, pemberdayaan UMKM dan pembangunan prasarana.
Menanggapi arahan Wapres, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, terkait data telah dilakukan pendataan rumah tangga miskin ekstrem dengan metode by name by address.
Sedangkan permasalahan yang dihadapi daerah-daerah prioritas di Provinsi Maluku, Tito menyarankan dua hal. Pertama, mengingat Maluku merupakan provinsi dengan kapasitas fiskal rendah dimana lebih banyak dihabiskan untuk belanja kebutuhan daerah, maka perlu dukungan anggaran dari pusat untuk membantu daerah membuat program-progam penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Kedua, kondisi Maluku yang merupakan wilayah kepulauan sehingga akses antara satu wilayah ke wilayah lain tidak kondusif, diperlukan dukungan infrastuktur. Hal ini akan memudahkan transportasi logistik antar wilayah sehingga meningkatkan produktivitas penduduk.DMS
