Berita Ambon – Pemerintah Kota Ambon terus melakukan langkah mencegah laju inflasi di kota Ambon melaui kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).Tujuanya untuk mewaspadai lonjakan Inflasi akibat dari kenaikan harga bahan pangan, “Volatile Food”.
Kerjasama Volatile Food itu dilakukan dalam bentuk penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Pj Walikota Ambon, Bodewin Wattimena dan Pj Bupati Malteng Muhamat Marasabessy berlangsung di Balaikota Ambon, Rabu (15/02).
Penjabat Walikota Bodewin Wattimena mengatakan, faktor utama penyebab tingginya inflasi di kota Ambon bersumber dari kelompok harga bahan makanan (Volatile Food) dibanding dengan administered price dan inflasi inti. Kondisi ini tidak terlepas dari keterbatasan daya dukung kota Ambon dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Tantangan lainnya, adanya ketergantungan kota Ambon terhadap daerah lain dalam memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan bahan pangan.
Dijelaskan saat ini komoditas pertanian di Maluku Tengah terbilang surplus. Diharapkan kelebihan hasil panen dapat dialokasikan ke Pemkot Ambon.
Wattimena mengatakan pihaknya telah menempuh berbagai upaya untuk menekan angka inflasi di kota Ambon. Misalnya dengan menggelar pasar pangan murah beberapa waktu lalu melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Distributor dan Bulog.
Selain dengan Maluku Tengah, Pemkot Ambon juga menjajal kerjasama dengan Pemkab Buru bahkan dengan Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan dalam waktu dekat.
Sementara itu Penjabat Bupati Maluku Tengah, Muhamat Marasabessy, menyatakan terus mencermati perkembangan inflasi komponen bergejolak, guna membantu mengurangi tekanan inflasi dari kelompok Volatile Food di Kota Ambon.
Pemkab Maluku Tengah bersama TNI dan Polri telah mengembangkan sentra sentra produksi cabai dan sayuran seperti di Seram Utara Kota Masohi dan wilayah sekitarnya, selain meningkatkan pasokan komoditas penyumbang inflasi, juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Keberhasilan dari peningkatan produksi selain bisa di kirim ke Papua juga ke Ambon untuk memenuhi kebutuhan warga di ibu kota provinsi Maluku ni.
Marasabessy juga mengajak agar pemerintah kabupaten dan Pemkot melakukan langkah strategis, seperti Operasi Pasar. Hal itu dilakukan agar daya beli konsumen terjaga. Untuk melindungi petani, bisa dilakukan dengan memberi subsidi transportasi dan subsidi harga.
Dketahui tingkat inflasi di Indonesia saat ini cukup terkendali dan tercatat masih lebih rendah dari banyak negara lain di dunia. Capaian ini merupakan hasil sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah sebagai Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah yang melakukan extra effort dalam mengimplementasikan berbagai program kebijakan pengendalian inflasi.
Untuk mengendalikan laju inflasi, Presiden Joko Widodo memberikan 5 (lima) arahan dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional. Pertama, memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail, Kedua, memperluas kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah. TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerjasama antar daerah dalam pengendalian inflasi, Ketiga, menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah dan termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat, Keempat, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah, Kelima, mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Arahan tersebut merupakan strategi yang perlu ditempuh di tengah tantangan global berupa ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, gangguan mata rantai pasokan global, dan pelaksanaan kebijakan proteksionisme di berbagai negara yang berdampak pada peningkatan inflasi global, termasuk Indonesia. DMS
