Jakarta – Majelis Rakyat Papua (MRP) enam provinsi di Papua kembali mengusulkan pemekaran kabupaten/kota saat menemui Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Usul itu disampaikan ketika MRP se-Papua bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/6).
Koordinator MRP se-Papua Agustinus Anggaibak mengatakan aspirasi itu sebelumnya juga telah disampaikan ke Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan Mendagri Tito Karnavian.
“Kami minta untuk Bapak Presiden memperhatikan pemekaran kabupaten Mimika Timur, Mimika Barat, terus kota madya, ibu kota Papua di Timika,” kata Agustinus usai menemui Jokowi di istana.
Agustinus mengklaim usulan pemekaran sejumlah kabupaten lagi itu berasal dari aspirasi masyarakat Papua. Menurutnya, Papua butuh beberapa pemekaran wilayah untuk mendorong pemerataan pembangunan.
Jaminan peserta Pilkada di Papua adalah OAP
Dalam kesempatan itu, MRP juga meminta Jokowi untuk menjamin hak politik warga Papua. Mereka ingin pemerintah pusat memastikan calon-calon kepala daerah di Papua pada Pilkada Serentak 2024 adalah orang asli Papua (OAP).
“Harapan kami semua hal ini bisa dapat dipertimbangkan dan bisa memberikan pendapat dari Bapak Presiden dan juga jajarannya,” ujarnya.
Ada beberapa aspirasi masyarakat Papua yang dibawa ke dalam pertemuan dengan Jokowi. Mulai dari pengetatan pengawasan dana otsus hingga keikutsertaan dalam upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami minta untuk Bapak Presiden mengundang kami untuk hadir supaya kita sama-sama merayakan 17 Agustus itu di IKN karena itu ibu kota baru sehingga kami bagian dari pemerintah di daerah,” ujar Agustinus.DMS/AC
