Jakarta (DMS) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan stabilitas dan pemantauan harga komoditas di daerah menjadi kunci dalam pengendalian laju inflasi nasional.
Tito mengatakan Kemendagri kini tidak hanya berfungsi sebagai pembina administrasi daerah, tetapi juga penggerak utama koordinasi kebijakan ekonomi di tingkat lokal.
“Presiden menekankan agar pengendalian harga tidak hanya ditangani dari pusat, tapi dimonitor langsung sampai ke daerah. Karena itu, saya meminta BPS membantu membaca inflasi di tingkat kabupaten/kota secara rutin setiap minggu,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Mendagri mengatakan sejak awal masa kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dirinya mendapat mandat langsung dari Presiden untuk memastikan inflasi di daerah tetap terkendali. Tugas itu merupakan kelanjutan dari perannya sejak 2022, ketika angka inflasi nasional masih di atas 5 persen.
“Salah satu tugas khusus yang diberikan kepada saya adalah mengendalikan inflasi di daerah. Saya diberi amanat menjadi Koordinator Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sejak September 2022, ketika inflasi mencapai 5,95 persen,” ujarnya.
Tito mengatakan instruksi agar pemantauan harga dilakukan hingga ke daerah membuat pemerintah memiliki peta harga yang lebih detail dan dinamis.
Setiap pekan, tim dari Badan Pusat Statistik (BPS) turun langsung ke pasar-pasar untuk memantau harga bahan pokok, sementara data tersebut dilaporkan ke Kemendagri untuk ditindaklanjuti.
“Dulu data inflasi hanya keluar sebulan sekali, sekarang kita pantau setiap minggu. Hasilnya lebih cepat, dan kalau ada daerah dengan inflasi tinggi, kita bisa langsung melakukan intervensi,” kata Tito.
Tito mengatakan, koordinasi dilakukan bersama BPS dan Kantor Staf Presiden (KSP) agar setiap kebijakan intervensi di daerah berbasis data. Melalui rapat mingguan, pemerintah dapat segera mengetahui wilayah mana yang menghadapi tekanan harga paling tinggi dan apa penyebabnya.
“Setiap Senin kami rapat dengan BPS dan KSP. Dari data itu, kami tahu daerah mana yang inflasinya tinggi, komoditas apa penyumbangnya, dan apa langkah korektifnya. Biasanya kami dorong operasi pasar, distribusi barang, atau kerja sama antar daerah,” tuturnya.
Tito juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung stabilitas harga. Ia meminta agar kepala daerah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi juga menyiapkan kebijakan fiskal yang lebih strategis dan berorientasi pada ketahanan pangan.
“Pemerintah daerah harus proaktif. Misalnya, mempercepat realisasi belanja produktif di sektor pangan dan logistik, memperkuat rantai pasok, dan memanfaatkan APBD untuk subsidi transportasi komoditas strategis. Semua langkah itu penting agar harga tetap stabil,” kata Tito.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengendalian inflasi sebagai kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam sidang kabinet, ia mengapresiasi kerja keras kementerian dan pemerintah daerah yang berhasil menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil di tengah ketidakpastian global.
“Inflasi kita berhasil dijaga di sekitar 2 persen, salah satu yang terendah di G20. Ini hasil kerja bersama antara pusat dan daerah,” ujar Prabowo.
Presiden juga menekankan bahwa capaian ini merupakan hasil kesinambungan kebijakan dan koordinasi lintas sektor yang perlu terus diperkuat agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Hal senada juga disampaikan Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho. Ia menilai peran Kemendagri di bawah komando Tito Karnavian kini menjadi sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Ia menyebut, reposisi peran Kemendagri sebagai koordinator pengendalian inflasi daerah merupakan langkah krusial dalam sistem fiskal Indonesia.
“Selama ini, inflasi sering dianggap urusan moneter atau fiskal pusat, padahal sebagian besar penyebab inflasi bersifat nonmoneter seperti rantai pasok dan struktur belanja daerah,” ujar Wisnu.
Menurutnya, pergeseran peran Kemendagri dari birokrasi administratif menjadi pengarah kebijakan fiskal daerah menandai perubahan penting dalam tata kelola ekonomi nasional.
Wisnu menilai, pendekatan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan global.DMS/AC
