Jakarta (DMS) – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menegaskan bahwa transformasi digital di sektor jasa keuangan tidak boleh sekadar cepat dan canggih, tetapi juga harus disertai inovasi yang bertanggung jawab.
“Kami meyakini, transformasi digital harus dibangun di atas fondasi kepercayaan terhadap sistem, tata kelola, dan perlindungan konsumen. Karena itu, inovasi, mitigasi risiko, dan tata kelola yang andal harus berjalan beriringan,” ujar Mahendra dalam kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2025 di Jakarta, Kamis (30/10).
Mahendra menjelaskan, pelaksanaan FEKDI x IFSE 2025 merupakan hasil kolaborasi antara OJK dan Bank Indonesia (BI) sebagai bentuk sinergi nasional untuk mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia.
Kegiatan ini juga sejalan dengan misi Asta Cita, yakni memperkuat kemandirian dan daya saing ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Mahendra menegaskan bahwa OJK terus memperkuat pengaturan dan pengawasan berbasis teknologi, memperluas akses pembiayaan digital secara bertanggung jawab, serta memastikan inovasi berjalan seiring dengan perlindungan konsumen dan integritas sistem keuangan.
“OJK berkomitmen menjaga ekosistem keuangan digital yang aman, adaptif, dan inklusif, sehingga tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, OJK juga terus mengembangkan supervisory technology (suptech), memperkuat integrasi data lintas sektor, serta menjalin kolaborasi lebih erat dengan otoritas fiskal, moneter, dan pelaku industri.
Dengan upaya tersebut, OJK optimistis Indonesia akan mampu berperan bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai penentu arah dan tata kelola ekonomi digital di kawasan regional.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat koordinasi, menghadirkan inovasi yang bertanggung jawab, dan memastikan transformasi digital benar-benar membawa kemajuan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Mahendra.DMS/AC
