Masohi, Maluku Tengah (DMS) – Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi mengalami gangguan menyusul aksi mogok yang dilakukan sejumlah dokter spesialis, Rabu (25/06).
Aksi ini dipicu oleh krisis ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, serta ketegangan komunikasi antara manajemen rumah sakit dan tenaga medis.
Ketua Komite Medik RSUD Masohi, dr. Reza Pahlevi Amahoru, menyatakan bahwa aksi mogok dilakukan karena keterbatasan obat-obatan dan bahan medis habis pakai yang sangat mempengaruhi pelayanan pasien.
Selain itu para dokter juga merasa tersinggung atas pernyataan Direktur RSUD Masohi, dr. Anang Rumuar, yang dinilai tidak bijak dan menyudutkan tenaga medis.
Selama aksi berlangsung, layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) tetap berjalan. Namun, layanan rawat jalan kami hentikan sementara hingga kebutuhan medis terpenuhi dan situasi kembali kondusif.
Aksi mogok ini merupakan puncak dari berbagai persoalan yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir, termasuk minimnya anggaran, krisis obat, dan lemahnya sistem pengadaan barang dan jasa di rumah sakit.
RSUD Masohi saat ini tercatat menanggung utang sebesar Rp4 miliar, sebagaimana disampaikan Direktur RSUD dalam rapat bersama Komisi IV DPRD pada 16 Juni 2025 lalu.
Merespon aksi mogok para dokter DPRD Kabupaten Maluku Tengah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak manajemen rumah sakit dan perwakilan dokter, Kamis (26/6/).
Sejumlah dokter mendesak agar Direktur RSUD, dr. Anang Rumuar, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada tenaga medis atas pernyataan yang dinilai merendahkan profesi mereka.
Sebelumnya DPRD juga menggelar rapat dengar pendapat tertutup dengan para dokter spesialis pada Senin (23/6). Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD itu dihadiri 14 dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Maluku Tengah.
Rapat tersebut menyoroti keterbatasan obat, alat medis penunjang, hingga keterpaksaan merujuk pasien ke luar daerah akibat tidak memadainya fasilitas RSUD Masohi.
Krisis layanan ini memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat karena RSUD Masohi sebelumnya dikenal sebagai rumah sakit rujukan dengan akreditasi paripurna nasional.
Namun kini, menurunnya kualitas layanan serta krisis logistik medis menjadikan rumah sakit tersebut sorotan publik dan wakil rakyat.
Pihak DPRD dan organisasi profesi kedokteran berharap Pemkab Maluku Tengah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis yang terjadi dan memulihkan mutu layanan kesehatan di RSUD Masohi.DMS
