Namlea, Pulau Buru (DMS) – Pemerintah Kabupaten Buru bersama koperasi, ahli waris, dan para pemangku kepentingan berkomitmen mempercepat penyelesaian persoalan pengelolaan kawasan tambang Gunung Botak melalui pembentukan tim kecil.
Komitmen tersebut disepakati dalam rapat koordinasi percepatan penyelesaian persoalan Gunung Botak yang digelar di Ruang Utama Kantor Bupati Buru, Selasa (30/12/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Buru Ikram Umasugi dan dihadiri Wakil Bupati Buru Sudarmo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Buru, serta para pemangku kepentingan terkait.
Rapat tersebut melibatkan ketua dari 10 koperasi yang telah ditetapkan, tokoh adat, kepala soa, ahli waris pemilik lahan, serta ibu dan bapak angkat koperasi. Pertemuan ini bertujuan menyatukan persepsi dan langkah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menghambat pengelolaan kawasan Gunung Botak.
Dalam rapat itu, disepakati pembentukan tim kecil oleh Pemkab Buru. Tim ini bertugas memfasilitasi pertemuan lanjutan dalam waktu dekat antara tiga soa, ketua koperasi, ahli waris pemilik lahan, serta ibu dan bapak angkat koperasi guna mencari solusi bersama.
Bupati Buru Ikram Umasugi mengatakan, pembentukan tim kecil merupakan langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian persoalan Gunung Botak melalui mekanisme musyawarah.
“Tim kecil ini dibentuk agar semua persoalan bisa dibahas secara fokus dan tuntas melalui musyawarah, dengan melibatkan seluruh pihak terkait,” ujar Umasugi.
Ia berharap, paling lambat akhir Januari 2026, seluruh 10 koperasi yang telah ditetapkan dapat mulai beroperasi secara resmi di kawasan Gunung Botak.
“Target kita akhir Januari 2026 seluruh koperasi sudah bisa beroperasi secara legal, sehingga masyarakat bisa kembali bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak,” katanya.
Umasugi juga menegaskan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif selama proses penataan berlangsung.
“Saya mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendukung kebijakan pemerintah daerah agar pengelolaan Gunung Botak dapat berjalan tertib, aman, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk menjaga stabilitas keamanan serta mendukung kebijakan Pemkab Buru dalam menata pengelolaan Gunung Botak secara legal dan berkeadilan.DMS
