Ternate (DMS) – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 39,1 persen pada kuartal III 2025. Capaian ini dinilai spektakuler karena jauh melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan, lonjakan tersebut menjadi indikator kuat meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. Namun, ia menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu dibenahi bersama, terutama terkait kemiskinan, pendidikan, dan akurasi data sosial.
“Di balik capaian ini, kita masih menghadapi tantangan serius yang harus ditangani secara kolaboratif,” ujar Sherly dalam Forum Kepala Daerah se-Maluku Utara di Ternate, Rabu, yang dihadiri para bupati dan wali kota secara luring maupun daring.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara ditopang kontribusi signifikan dari tiga kabupaten dengan laju pertumbuhan mencapai 50 hingga 70 persen. Salah satunya Kabupaten Halmahera Tengah yang bahkan meraih penghargaan nasional sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, sekaligus berhasil menekan angka kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit.
Meski demikian, tingkat kemiskinan Maluku Utara saat ini masih berada di angka 5,8 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,5 persen dan ditargetkan turun menjadi 4 persen pada 2026. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara berada di angka 72, dengan target peningkatan 0,4 poin pada tahun depan.
Di sektor pendidikan, Pemprov Maluku Utara telah mengalokasikan anggaran Rp31 miliar melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk menggratiskan uang komite SMA. Gubernur menegaskan, jika masih ditemukan pungutan di sekolah, masyarakat diminta segera melapor.
Namun demikian, ia mengakui sejumlah sekolah di wilayah kepulauan menghadapi tantangan operasional akibat minimnya jumlah siswa dan ketergantungan pada guru honorer. Pemerintah provinsi juga mengalokasikan Rp92 miliar pada 2025 untuk revitalisasi sekolah, serta memastikan 72 sekolah mendapat persetujuan bantuan pusat pada 2026.
Selain itu, Pemprov Maluku Utara menyoroti persoalan ketidakakuratan data kemiskinan yang berdampak pada minimnya penerima beasiswa daerah. Dari target 1.000 mahasiswa penerima beasiswa, realisasi pada 2025 baru mencapai 540 orang karena banyak warga miskin belum tercatat dalam desil 1–4.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah akan memadankan data kependudukan Dinas Dukcapil dengan Badan Pusat Statistik agar kebijakan pada 2026 lebih tepat sasaran. Forum kepala daerah ini menjadi momentum konsolidasi untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan tahun depan, dengan fokus pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah kepulauan dan pelosok Maluku Utara.
DMS/AC
