Jakarta (DMS) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan penanganan bencana di wilayah Sumatera. Namun, seluruh bantuan harus melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan tanpa kepentingan apa pun.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas terkait progres pembangunan 600 unit hunian, yang dipantau melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis. Presiden menekankan bahwa setiap sumbangan dari masyarakat, komunitas, maupun diaspora daerah sebaiknya disalurkan melalui pemerintah agar pengelolaannya tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau ada yang tulus ikhlas mau membantu, tentu tidak kita tolak. Tapi mekanismenya harus jelas. Silakan membuat surat pernyataan, laporkan ke pemerintah pusat, nanti kami yang menyalurkan,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, mekanisme resmi diperlukan untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari akibat prosedur yang tidak jelas. Bantuan dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk diaspora Aceh, Minangkabau, Batak, maupun komunitas masyarakat Indonesia di luar negeri.
Seluruh bantuan tersebut, lanjut Prabowo, akan difasilitasi melalui skema yang disepakati bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah juga membuka kemungkinan pembentukan rekening khusus bantuan pascabencana agar penyaluran dapat dilakukan secara langsung dengan tetap berada dalam pengawasan.
Meski demikian, Presiden menegaskan bantuan harus diberikan secara tulus dan ikhlas, tanpa disertai kepentingan atau tuntutan tertentu di kemudian hari.
“Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas dan ikhlas. Jangan sampai di kemudian hari justru muncul tuntutan,” kata Prabowo.
DMS/AC
