Jakarta, (DMS) – Survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9%, sementara 19,1% responden menyatakan ketidakpuasan.
“Kepuasan publik sebesar 80,9% tergolong signifikan, tetapi tingkat ketidakpuasan sebesar 19,1% tetap perlu mendapat perhatian,” kata Manajer Riset Litbang Kompas, Ignatius Kristanto, dalam paparan survei bertajuk Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran secara virtual, Jumat (17/1/2025).
Penyebab Ketidakpuasan
Survei ini mengungkapkan sejumlah alasan utama ketidakpuasan publik:
Distribusi bansos yang dianggap tidak merata (29,2%).
Kondisi ekonomi yang belum stabil, seperti sulitnya mencari pekerjaan dan minimnya lapangan kerja (19,5%).
Harga kebutuhan pokok yang masih tinggi (17,1%).
Ignatius menyebutkan bahwa ketidakpuasan publik cenderung terkait isu teknis dan ekonomi. “Distribusi bansos yang kurang optimal dan tantangan ekonomi, seperti banyaknya PHK di sektor industri, menjadi faktor utama,” jelasnya.
Berikut rincian alasan ketidakpuasan lainnya:
Penanganan korupsi belum tegas (12,6%).
Ketidakkonsistenan janji kampanye (4,2%).
Kenaikan harga BBM (2,6%).
Wacana kenaikan pajak dan potongan Tapera (1,1%).
Gagalnya penegakan hukum (0,6%).
Tidak tahu/tidak menjawab (5,3%).
Langkah Positif Pemerintahan
Di sisi lain, program bansos dan makan bergizi gratis dianggap berhasil meningkatkan kepuasan masyarakat.
“Langkah ini dinilai pro-rakyat dan memenuhi janji kampanye, meskipun masih butuh penyempurnaan,” tambah Ignatius.
Ia juga mencatat bahwa popularitas Prabowo berhasil meredam dampak negatif dari sejumlah isu kontroversial di kalangan masyarakat menengah ke bawah.DMS/KC
