Berita Malteng, Masohi – Setelah melakukan silaturahmi dengan Forkopimda, kunjungan ke rumah sakit, puskesmas, dan sekolah, Penjabat (Pj) Bupati Maluku Tengah, Muhamat Marasabessy, kembali melakukan kunjungan ke pasar Binaya Masohi, Sabtu (17/09).
Marasabessy yang juga Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku ini, menjelaskan kunjungan ke Pasar Binaya menindaklanjuti laporan dan masukan terkait persoalan dan permasalahan di pasar tersebut.
Kepada sejumlah wartawan, Pj Bupati Marasabessy mengakui geliat pasar sudah sangat baik, namun demikian ada beberapa titik yang perlu dibenahi mengingat pasar merupakan salah satu sentra perekonomian rakyat.
Misalnya untuk tempat penjualan makanan dan kuliner, diminta ditempatkan di lantai dua pasar itu, demikian halnya penataan untuk areal parkir.
Untuk ruko-ruko yang masih kosong, Pj Bupati meminta Dinas Perindag segera menindaklanjuti sehingga terlihat modern seperti pasar yang lainnya.
Terkait sistim penerangan di pasar yang belum optimal Pemda akan berkoordinasi dengan manejemen PLN setempat.
Dikatakan, jika penataan pasar dilakukan dengan baik dampaknya semakin mendongkrak pertumbuhan perekonomian di Maluku Tengah terutama di Kota Masohi.
Dalam kunjungan di pasar itu, Pj Bupati berdialog dengan para pedagang seputar harga dan asal komuditas yang didagangkan.
Dia menilai harganya cukup normal, tidak ada kenaikan yang signifikan.
Diberitakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Muhamat Marasabessy remsi dilantik sebagai Penjabat Bupati Maluku Tengah, oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, , Senin (12/9), sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-5271 tahun 2022 tentang Penjabat Bupati Maluku Tengah Provinsi Maluku.
Pelantikan terhadap Mat Marasabessy setelah periode Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua–Marlatau Leleury mengahiri masa jabatan pada 8 September 2022.
Mat Marasabessy usai dilantik menyatakan penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menjadi salah satu prioritas utama disamping prioritas yang telah ditetapkan.
Disebutkan, untuk menyelesaikan persoalan konflik tapal batas akan dibentuk tim khusus melibatkan seluruh stakeholder terutama pakar hukum.
Program prioritas lainnya, penyelesaian sengketa tapal batas antardesa, dan penyelesaian konflik di Haruku dan menurunkan angka inflasi.
Untuk penyelesaian konflik di Haruku setidaknya ada dua persoalan yang harus diselesaikan yakni konflik antarwarga di negeri Pelauw dan konflik Pelauw- Kariu.
Dalam hal menurunkan angka inflasi sebagai dampak dari kenaikan BBM sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Pemda Maluku Tengah akan memanfaatkan anggaran belanja tidak tetap (BBT) untuk subsidi tnasportasi dan bahan pokok seperti cabe dan bawang.DMS
