Washington (DMS) – Presiden AS Donald Trump mengatakan dirinya akan mempertimbangkan untuk mengizinkan Israel melanjutkan operasi militer di Jalur Gaza jika kelompok Hamas gagal mematuhi ketentuan perjanjian gencatan senjata.
“Apa yang terjadi dengan Hamas – itu akan segera diselesaikan,” kata Trump kepada CNN dalam sebuah wawancara telepon pada Rabu (15/10).
“Israel akan kembali ke jalan-jalan [di Gaza] itu segera setelah saya mengatakannya. Jika Israel bisa masuk dan menghancurkan mereka, mereka akan melakukannya,” jawab Trump ketika ditanya apa yang akan terjadi jika Hamas menolak untuk melucuti senjata mereka.
“[Sebelumnya] saya harus menahan mereka,” katanya, merujuk pada Israel.
Trump mengatakan pembebasan 20 sandera Israel yang masih hidup adalah “yang terpenting,” tetapi Hamas sekarang harus memenuhi komitmen mereka untuk mengembalikan jasad sandera lainnya dan melucuti senjata.
Sementara itu, kelompok perlawanan Palestina tersebut mengatakan pada Rabu bahwa mereka akan menyerahkan jenazah dua sandera Israel lainnya di Gaza berdasarkan perjanjian gencatan senjata dengan Israel.
Sayap bersenjata kelompok itu, Brigade Qassam, mengatakan jasad-jasad tersebut akan dipindahkan pada pukul 22.00 waktu setempat (Kamis, 02.00 WIB).
Mereka mengaku telah mematuhi kesepakatan, menyerahkan semua sandera yang masih hidup dan semua jasad yang “dapat mereka jangkau.”
Hamas mengatakan bahwa evakuasi jasad yang tersisa “membutuhkan upaya signifikan dan peralatan khusus” dan bahwa mereka “sedang bekerja keras untuk menyelesaikan kasus ini.”
Pekan lalu, Trump mengumumkan bahwa Israel dan Hamas sepakat memulai tahap pertama rencana gencatan senjata di Gaza pada 29 September.
Tahap pertama itu, yang mulai berlaku pada Jumat, mencakup pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina serta penarikan bertahap pasukan Israel di Gaza.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Hamas harus membebaskan 20 sandera Israel yang masih hidup dan menyerahkan jasad delapan sandera untuk ditukar dengan hampir 2.000 tahanan Palestina.
Tahap kedua dari rencana tersebut akan mengatur mekanisme pembentukan pemerintahan baru di Gaza, yang tidak akan melibatkan Hamas, pembentukan pasukan multinasional, dan perlucutan senjata Hamas.
Sejak Oktober 2023, serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 67.900 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan membuat wilayah kantong tersebut nyaris tidak layak huni.DMS/AC
