Hanoi (DMS) -Aturan baru soal pembatasan internet yang memberikan pemerintah Vietnam wewenang lebih atas layanan internet dan para penggunanya, secara resmi diterapkan pada Rabu (25/12).
Dekrit 147 ini bertujuan untuk memperluas kendali pemerintah terhadap akses informasi di internet, dengan alasan “keamanan nasional” dan “ketertiban sosial.”
Aturan ini mengharuskan platform media sosial yang menyediakan layanan kepada pengguna di Vietnam untuk menyimpan data pengguna dan memberikannya kepada otoritas jika diminta.
Pemerintah Vietnam mengeluarkan dekrit ini pada November 2024, yang juga mewajibkan organisasi untuk menghapus apa pun yang dianggap “konten ilegal” oleh otoritas dalam waktu 24 jam.
Memicu kekhawatiran atas kebebasan berpendapat masyarakat
Dekrit 147 ini juga memicu kekhawatiran. Para ahli menilai bahwa aturan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperketat pengawasan dan menekan kebebasan berpendapat masyarakat.
“Karena polisi Vietnam menganggap setiap kritik terhadap Partai Komunis Vietnam sebagai masalah keamanan nasional, dekrit ini akan memberikan pemerintah alat lain untuk menekan perbedaan pendapat,” kata Patricia Gossman, direktur asosiasi Asia di Human Rights Watch (HRW).
Beberapa ketentuan dalam Dekrit 147
Dekrit ini mewajibkan raksasa perusahaan teknologi seperti Facebook dan TikTok, serta beberapa organisasi lainnya, untuk memverifikasi akun pengguna lewat nomor telepon atau nomor identitas pribadi. Perusahaan-perusahaan itu diwajibkan untuk menyimpan data tersebut.
Keputusan ini juga mewajibkan organisasi untuk menyediakan alat pencarian dan pemindaian konten terhadap otoritas pemerintah jika diminta. Beberapa fungsi dalam internet, seperti siaran video langsung, hanya diperbolehkan untuk akun-akun yang telah diverifikasi.
Para kritikus mengatakan, diperketatnya penggunaan layanan internet ini dapat menekan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Langkah ini juga akan berdampak besar pada banyak orang yang mencari nafkah melalui saluran media sosial, seperti para influencer dan pekerja kreatif lainnya.
Penerbit gim atau aplikasi permainan misalnya, mereka diwajibkan membatasi waktu bermain untuk satu jam per sesi dan tidak boleh lebih dari 180 menit per hari untuk permainan apa pun.
Para aktivis menyuarakan keprihatinan aturan baru ini
Aktivis Dang Thi Hue, yang memiliki 28.000 pengikut di Facebook, berpendapat bahwa “Dekrit 147 ini digunakan secara terbuka untuk menekan mereka yang memiliki pandangan berbeda” dari pemerintah.
Sementara itu, mantan tahanan politik Le Anh Hung mengatakan bahwa ini adalah “tanda pelanggaran terbaru terhadap kebebasan dasar… dengan garis yang samar antara apa yang legal dan yang tidak.”
“Tidak ada seorang pun yang ingin masuk penjara, jadi tentu saja beberapa aktivis akan lebih berhati-hati dan takut terhadap dekrit ini,” katanya.
Pada Oktober 2024, seorang blogger independen Vietnam Duong Van Thai divonis 12 tahun penjara atas tuduhan propaganda anti-negara.DMS/DC
