Tananahu, Maluku Tengah (DMS) – Harapan untuk menikmati Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sejumlah bantuan sosial lain dari pemerintah, ternyata hanya menjadi angan bagi Sopia Rumalarua, warga Negeri Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah.
Saat diwawancarai Tim DMS Media Group, Jumat (05/09/2025), Sopia dengan tegas mengaku dirinya tidak pernah sekalipun menerima BLT maupun bantuan sosial lainnya yang seharusnya menjadi hak masyarakat.
“Sejak ada BLT sampai sekarang, saya sama sekali tidak pernah menerima. Padahal bantuan itu jelas untuk rakyat kecil seperti saya yang hidup di bawah garis kemiskinan,” ungkap Sopia dengan nada kecewa.
Lebih ironis lagi, kata Sopia, pemerintah negeri justru menyebut bahwa BLT tersebut merupakan bantuan dari pemerintah negeri, bukan dari pemerintah pusat.
“Mereka bilang BLT itu bantuan dari pemerintah negeri, bukan dari pusat. Itu yang bikin saya heran dan kecewa, kenapa hak kami bisa diperlakukan seperti itu,” ujarnya.
Sopia menambahkan, suaminya bahkan pernah terdaftar sebagai penerima bantuan. Saat itu, RT setempat datang memanggil dirinya untuk mengambil bantuan, namun kenyataannya tetap tidak diberikan.
“Nama suami saya ada di daftar penerima, saya dipanggil untuk ambil bantuan, tapi sampai di tempat justru dibilang tidak ada. Saya pulang dengan tangan kosong,” kisahnya.
Tak berhenti di situ, pengalaman pahit juga dialami keluarganya saat ingin membeli beras raskin. Ia menyebut, beras yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu malah dijual, bahkan keluarganya sempat ditolak ketika datang membeli.
“Pernah saya datang mau beli raskin, tapi malah ditolak. Padahal jelas-jelas raskin itu untuk orang tidak mampu,” ucapnya.
Kisah yang dialami Sopia menggambarkan masih adanya praktik ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sosial di tingkat bawah, sehingga masyarakat terpinggirkan tidak merasakan hak mereka secara layak.
Pemerintah kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini bupati, bersama jajaranya harus segera melakukan tindakan kongkrit, dalam melihat persoalan ini, guna memastikan setiap warga terutama masyarakat miskin mendapatkan apa yang menjadi hak mereka.DMS
