Namlea, Pulau Buru (DMS) – Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari 10 koperasi mulai bergerak cepat memasang tanda batas di kawasan tambang emas Gunung Botak. Aparat gabungan TNI–POLRI turut dikerahkan untuk mengamankan proses tersebut, memastikan tidak ada gangguan dan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Ketua Satgas Penertiban, Djalaludin Salampessy, yang juga Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Maluku, kepada reporter DMS Media Group Sofyan Muhammadiah, mengatakan bahwa setiap koperasi memasang patok dengan warna berbeda sebagai identitas masing-masing.
“Penandaan dimulai dari Tanah Merah, Pagar Sen, hingga Kali Anahoni. Itu merupakan titik-titik vital yang kini resmi menjadi zona kerja pemulihan dan pemanfaatan sumber daya oleh koperasi,” tegas Salampessy.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa total kawasan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) mencapai 24.900 hektar. Dari luas tersebut, pemerintah memberikan 100 hektar untuk IPR kepada 10 koperasi, di mana masing-masing koperasi memperoleh 10 hektar.
“Pemberian IPR kepada koperasi bukan sekadar legalitas. Ini adalah langkah cepat untuk mengendalikan kawasan, meningkatkan pendapatan daerah, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Maluku berharap kebijakan ini menghadirkan kepastian hukum serta mendorong aktivitas penambangan berjalan lebih tertib, aman, terukur, dan berkelanjutan.
Penertiban yang dilakukan sebelumnya diarahkan untuk menarik para penambang ilegal keluar dari praktik tanpa izin, dan membawa mereka masuk ke mekanisme yang sah serta dapat diawasi.
Dengan operasional tambang yang kini legal, risiko konflik dapat ditekan, pengawasan diperketat, dan perlindungan hukum bagi para pekerja dapat dijamin secara penuh.DMS
