Anak Adat Hative Besar Gelar Aksi di Kejati Maluku, Tuntut Transparansi PAD dan Dana Desa

Ambon, Maluku (DMS) – Puluhan anak adat Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu (17/9). Aksi yang dipimpin oleh Helmy Laisatamu itu menuntut adanya pemeriksaan atas dugaan penyelewengan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Dana Desa (DD) oleh Pemerintah Negeri bersama Saniri Negeri Hative Besar.

Dalam aksi yang diikuti sekitar 15 orang tersebut, massa menyampaikan laporan pengaduan resmi terkait pengelolaan PAD maupun DD yang dinilai tidak transparan. Mereka menduga adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang semestinya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.

Salah satu poin pengaduan berkaitan dengan kerja sama Pemerintah Negeri Hative Besar bersama Wilson Panjaito selaku pengelola galian C di wilayah setempat sejak tahun 2021. Dari kerja sama itu, Pemerintah Negeri Hative Besar menerima setoran sebesar Rp361 juta hingga tahun 2024. Namun, menurut anak adat, hingga kini tidak ada kejelasan mengenai penggunaan dana tersebut.

Selain PAD, massa aksi juga menyoroti proyek jalan tani sepanjang 1.200 meter yang dibiayai melalui Dana Desa tahun 2021 senilai Rp789,2 juta dengan masa kerja 30 hari. Menurut mereka, hasil pembangunan jalan tani tersebut tidak dapat dimanfaatkan masyarakat karena kondisi yang tidak layak, sehingga menimbulkan dugaan adanya penyelewengan anggaran.

“Kami meminta Inspektorat Kota Ambon segera memeriksa pengelolaan PAD dan DD Negeri Hative Besar, karena kami menduga kuat adanya penyalahgunaan anggaran,” tegas salah satu perwakilan aksi.

Dalam tuntutannya, massa mendesak Kejati Maluku untuk:

1. Menindaklanjuti laporan dugaan penyelewengan PAD Negeri Hative Besar.
2. Memeriksa proyek jalan tani yang hingga kini tidak berfungsi bagi masyarakat.
3. Menjamin transparansi pengelolaan anggaran desa agar dapat diketahui oleh masyarakat adat.

Aksi tersebut ditutup dengan penyerahan dokumen tuntutan kepada Kasie Penkum Kejati Maluku, Ardi, yang kemudian dituangkan dalam berita acara resmi.

Unjuk rasa ini menjadi sinyal kuat adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Negeri maupun Saniri Negeri Hative Besar terkait transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran desa.DMS