Ambon, Maluku (DMS) – Di tengah gencarnya penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat yang imbasnya nyata hingga ke daerah masyarakat Kota Ambon justru dipaksa menerima ironi yang menyakitkan. Berbagai sektor pembangunan dipangkas, program sosial dikurangi, bahkan kebutuhan dasar publik harus disesuaikan dengan keterbatasan fiskal. Namun, di saat yang sama, langkah para wakil rakyat di DPRD Kota Ambon seolah tak tersentuh oleh realitas itu.
Dari tahun ke tahun, dengan dalih yang nyaris seragam, perjalanan ke luar daerah tetap menjadi agenda yang “wajib” dilaksanakan. Studi banding kembali dijadikan mantra pamungkas sebuah alasan klasik yang terdengar legal, rapi di atas kertas, namun kerap hampa ketika ditagih manfaat nyatanya bagi masyarakat. Seolah-olah, tanpa keluar daerah, fungsi legislasi dan pengawasan akan lumpuh.
Pertanyaannya sederhana namun mendasar: di mana sensitivitas para wakil rakyat terhadap kondisi anggaran yang serba terbatas ini?
Saat masyarakat Ambon dihadapkan pada persoalan berlapis akibat efisiensi anggaran mulai dari infrastruktur yang tertunda, pelayanan publik yang tersendat, hingga beban ekonomi yang semakin berat para wakil rakyat justru melenggang pasti meninggalkan daerah. Bukan satu dua orang, melainkan hampir seluruh komisi: Komisi I, II, hingga III. Semua keluar daerah. Semua dengan alasan yang sama. Semua dengan keyakinan bahwa itu adalah bagian tak terpisahkan dari tugas kedewanan.
Kini, sorotan publik tertuju pada keikutsertaan sebagian besar anggota DPRD Kota Ambon dalam kegiatan Rakernas ADEKSI 2026 yang digelar di Batam. Tentu, secara normatif, Rakernas bukanlah kegiatan ilegal. Namun dalam konteks krisis anggaran dan penderitaan masyarakat, legalitas saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah legitimasi moral.
Apa manfaat konkret yang dibawa pulang untuk masyarakat Kota Ambon dari kegiatan tersebut? Apakah ada terobosan kebijakan? Apakah ada rekomendasi strategis yang langsung menjawab problem riil warga? Atau sekadar tumpukan materi presentasi yang akan berakhir di laci meja kantor?
Jika hasil dari setiap perjalanan dinas hanya berhenti pada laporan formal tanpa dampak kebijakan yang terukur, maka wajar bila publik mempertanyakan urgensinya. Lebih dari itu, publik berhak curiga bahwa “studi banding” telah bergeser makna: dari sarana peningkatan kapasitas, menjadi rutinitas seremonial yang membebani anggaran daerah.
Di tengah situasi sulit seperti saat ini, rakyat tidak menuntut hal yang muluk. Mereka hanya ingin melihat empati dan keberpihakan. Wakil rakyat seharusnya menjadi yang pertama menahan diri, memberi contoh penghematan, dan menunjukkan bahwa penderitaan warga juga mereka rasakan. Bukan sebaliknya menikmati perjalanan ke luar daerah dengan santai, sementara rakyat diminta memahami keterbatasan.
Sudah saatnya DPRD Kota Ambon melakukan refleksi serius. Perjalanan dinas bukan hak istimewa, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan hasil nyata. Jika tidak, maka setiap koper yang dibawa ke luar daerah akan terus dipandang publik bukan sebagai alat kerja, melainkan simbol jarak yang kian lebar antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya.
Dan bila jarak itu terus dibiarkan, jangan salahkan rakyat jika suatu hari mereka bertanya: siapa sebenarnya yang sedang diperjuangkan oleh para wakil rakyat ini?.DMS
