Padang (DMS) – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencatat total kerusakan dan kerugian akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 mencapai Rp33,5 triliun.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebutkan, dari total tersebut, nilai kerusakan mencapai Rp15,63 triliun, sementara kerugian ekonomi tercatat sebesar Rp17,91 triliun.
“Angka ini menunjukkan besarnya beban yang harus ditanggung dan menjadi dasar penting bagi pengambilan kebijakan, terutama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Ranah Minang,” ujar Mahyeldi di Padang, Jumat.
Ia menjelaskan, sektor infrastruktur menjadi yang paling terdampak dengan total kerugian dan kerusakan mencapai Rp14,16 triliun. Dampak pada sektor ini dinilai sangat signifikan karena berpengaruh langsung terhadap aktivitas dan mobilitas masyarakat.
Selain infrastruktur, sektor permukiman juga mengalami kerusakan besar dengan nilai mencapai Rp1,45 triliun. “Ini menggambarkan dampak langsung yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka,” kata Mahyeldi.
Di sektor ekonomi, kerusakan tercatat sebesar Rp813 miliar dengan kerugian mencapai Rp1,46 triliun, yang berdampak pada terganggunya aktivitas usaha dan mata pencaharian warga. Sementara itu, sektor sosial mencatat kerusakan Rp347 miliar dan kerugian Rp255 miliar.
Dari 16 kabupaten dan kota yang terdampak, Kabupaten Agam mencatat kerugian dan kerusakan terbesar dengan total Rp10,49 triliun. Disusul Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp5,48 triliun dan Kota Padang Rp4,88 triliun.
Daerah lain yang juga mengalami dampak signifikan antara lain Kabupaten Solok dengan Rp3,09 triliun, Kabupaten Tanah Datar Rp2,94 triliun, serta Kabupaten Pesisir Selatan Rp1,56 triliun.
“Data ini menjadi potret nyata besarnya upaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memulihkan kondisi di berbagai sektor,” ujar Mahyeldi.
DMS/AC
