Banten (DMS) – Pemerintah berencana menarik utang di awal atau pre-funding pada kuartal IV 2024. Langkah ini untuk menopang pembiayaan tahun depan.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Riko Amir menjelasakan opsi melakukan pre-funding ini muncul dengan pertimbangan tak akan lagi ada penerbitan surat berharga negara (SBN) valuta asing (valas) akhir tahun ini.
“Penerbitan SBN valas sudah selesai, jadi sampai akhir tahun tidak akan lagi menerbitkan SBN valas, kecuali untuk pre funding 2025. Yakni pembiayaan yang dilakukan tahun ini untuk 2025,” kata Riko, dalam Media Gathering di Anyer, Serang, Banten, ditulis Jumat (27/9/2024).
Selain itu, menurut Riko, pre-funding tidak boleh diterbitkan pada awal tahun, untuk pendanaan pada tahun tersebut. Dalam aturannya, menurutnya, pre-funding hanya boleh dilakukan pada kuartal IV atau akhir tahun.
Selain itu, pre-funding juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan domestik yang terus membaik menjelang akhir tahun ini. Karena itu, biaya utang yang dikeluarkan direpresentasikan menurun.
“Jadi sekarang kan oportunitynya bagus, suku bunga sudah mulai turun. Kemudian, penerbitan utang tahun ini sudah tercapai, dan lagi bagus. Oke kita gas pol untuk tahun depan, nah dimungkinkan,” ujarnya.
“Kesimpulannya cost and risk. Jadi kita akan maksimalkan pemenuhan utang untuk tahun ini, namun kalau di 3 bulan depan kita melihat ada chance, atau kemungkinan kita bisa menambah utang dalam kerangka pembiayaan tahun depan, maka itu akan kita lakukan,” sambungnya.
Sebagai informasi, tahun depan pemerintah berencana menerbitkan utang baru melalui SBN sebesar Rp 642,56 triliun sebagai salah satu sumber pembiayaan utangnya. Penerbitan SBN tersebut naik 42,2% bila dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2024 sebesar Rp 451,85 triliun.
Sedangkan untuk pre-funding sendiri, Riko menyebut pihaknya masih belum menentukan apakah akan melakukannya dengan menerbitkan SBN valas atau SBN domestik. Sebab, hal ini akan bergantung pada permintaan market.
“Ini sifatnya lebih fleksibel. Kedepan diharapkan perekonomian kita baik dan kondisi market lebih menarik, memenuhi pembiayaan jatuh tempo,” kata dia.
Sebagai tambahan informasi, pada 2025 mendatang pemerintah berencana akan menarik utang baru senilai Rp 775,9 triliun di 2025. Hal ini telah disepakati dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Utang tersebut terbagi ke dalam dua sumber, yakni penerbitan SBN sebesar Rp 642,5 triliun, dan penarikan pinjaman sebesar Rp 133 triliun. Kemudian untuk pinjaman juga terbagi atas dua DMS/DC
