Masohi, Maluku Tengah (DMS) – Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (8/4/2026).
Dalam pidatonya, Zulkarnain mengawali penyampaian dengan mengutip pernyataan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, bahwa “bangsa yang besar ialah bangsa yang mampu mempertanggungjawabkan setiap langkah perjuangannya.”
Menurutnya, semangat tersebut menjadi landasan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Secara umum, Zulkarnain menyebut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sepanjang 2025 berjalan baik, meski menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek fiskal daerah, dinamika ekonomi, maupun kondisi eksternal lainnya.
Indikator Pembangunan Meningkat
Dalam pemaparannya, sejumlah indikator menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maluku Tengah meningkat dari 75,10 pada 2024 menjadi 75,87 pada 2025.
“Peningkatan ini mencerminkan perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 17,67 persen pada 2024 menjadi 16,71 persen pada 2025. Penurunan tersebut diklaim sebagai hasil dari program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan sektor produktif.
Pertumbuhan Ekonomi Melambat
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tercatat melambat. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi berada di angka 4,76 persen, turun dibandingkan 5,28 persen pada 2024.
Zulkarnain menjelaskan, kondisi ini dipengaruhi oleh melemahnya kinerja sektor unggulan daerah, fluktuasi harga komoditas, keterbatasan investasi, serta dinamika ekonomi regional dan nasional.
Selain itu, tingkat inflasi mengalami kenaikan dari 0,45 persen pada 2024 menjadi 2,56 persen pada 2025. Meski demikian, pemerintah daerah menilai inflasi masih dalam batas kendali.
“Kami terus memperkuat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok,” kata Zulkarnain.
Kinerja Pemerintahan Positif
Pada aspek tata kelola pemerintahan, sejumlah indikator menunjukkan capaian positif. Indeks Pelayanan Publik berada pada angka 2,56, sementara tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik mencapai 90,47 persen dengan kategori zona hijau.
Di bidang reformasi hukum, indeks meningkat signifikan dari 76,82 pada 2024 menjadi 97,06 pada 2025 dengan predikat istimewa.
Indeks Daya Saing Daerah juga naik dari 3,31 menjadi 3,42. Sementara itu, Indeks Masyarakat Digital Indonesia di Kabupaten Maluku Tengah meningkat cukup tajam dari 43,42 menjadi 59,44 pada 2025.
Zulkarnain menegaskan, pemerintah daerah akan terus melakukan perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan visi “Malteng Bangkit” yang berorientasi pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
DMS
