Ambon, Maluku (DMS) – Aliansi Mahasiswa Buru Selatan (AMBS) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Maluku, Rabu (11/6), menuntut evaluasi terhadap proyek pembangunan jalan lintas Namrole–Leksula yang dinilai bermasalah.
Dalam orasi mereka, AMBS meminta DPRD, khususnya Komisi III, untuk mengevaluasi kinerja Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku. Proyek senilai Rp140 miliar itu disebut tidak tuntas, bahkan beberapa ruas jalan kini rusak parah dan tidak bisa dilalui.
Mahasiswa juga menyoroti kerusakan parah pada ruas jalan di belakang Wamkana, Desa Walafau, yang dinilai menghambat mobilitas dan kegiatan ekonomi warga.
Koordinator aksi, Putra Seleky, menyebut proyek pembangunan jalan lintas Namrole -Leksula yang menggunakan anggaran dari APBN tahun 2023 dan 2024 senilai sekitar Rp140 miliar, saat ini tidak selesai dan bahkan tidak bisa dilalui. Padahal, jalan tersebut merupakan akses utama yang strategis bagi masyarakat di wilayah selatan Pulau Buru.
Seleky juga menyoroti sejumlah titik rusak parah, seperti di kawasan belakang Wamkana menuju Desa Walafau. Kondisi ini membahayakan pengguna jalan dan menghambat distribusi kebutuhan pokok ke desa-desa sekitar.
Seleky menambahkan, proyek tersebut semestinya menjadi prioritas karena menyangkut akses ekonomi masyarakat. Ia meminta agar Pemprov Maluku, khususnya DPRD, tidak tutup mata terhadap permasalahan ini.
Menanggapi aksi tersebut, perwakilan DPRD Maluku berjanji akan menindaklanjuti aspirasi AMBS dengan menggelar mediasi antara BPJN Maluku dan mahasiswa. Langkah ini bertujuan agar seluruh pihak mengetahui duduk persoalan secara terbuka.
Sebelumnya, AMBS juga melakukan aksi serupa di kantor BPJN Maluku. Namun, mereka mengaku tidak mendapat tanggapan dari pihak balai karena kepala satuan kerja tidak berada di tempat. Aksi kemudian dilanjutkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku, di mana AMBS meminta kejaksaan mengusut dugaan penyimpangan anggaran proyek tersebut.DMS
