Ambon, Maluku (DMS) – Komisi III DPRD Provinsi Maluku mengagendakan pemanggilan terhadap Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku untuk mengklarifikasi proyek pembangunan jalan lintas Namrole -Leksula di Kabupaten Buru Selatan yang dinilai bermasalah.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Mumin Refra, menyampaikan hal tersebut usai melakukan pertemuan dengan Aliansi Mahasiswa Buru Selatan (AMBS) yang menggelar aksi demonstrasi di Balai Rakyat Karang Panjang, Ambon, pada Rabu (11/06).
Menurut Refra, kondisi infrastruktur di Pulau Buru, khususnya jalan lintas Namrole -Leksula, menjadi perhatian serius Komisi III. Karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJN Maluku untuk membahas dugaan permasalahan dalam proyek tersebut. Selain itu, Komisi III juga akan melakukan pengawasan langsung ke lokasi proyek.
Sebelumnya, Komisi III DPRD Maluku telah melakukan mediasi dengan AMBS sebagai tindak lanjut atas aksi demonstrasi terkait kerusakan jalan lintas Namrole-Leksula.
Dalam mediasi yang berlangsung di ruang rapat Komisi III itu, AMBS menyampaikan pernyataan sikap secara resmi dan mendesak perbaikan infrastruktur jalan yang rusak parah serta diduga bermasalah dalam pelaksanaannya.
Perwakilan AMBS dalam dialog menyampaikan bahwa kerusakan jalan tersebut berdampak besar pada mobilitas dan perekonomian masyarakat. Salah seorang mahasiswa bahkan menitikkan air mata saat menyampaikan keluhan masyarakat Buru Selatan yang terdampak langsung.
Koordinator lapangan aksi, Arto Nurlatu, dalam pernyataannya berharap agar Kejaksaan Tinggi Maluku mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran pada proyek jalan tersebut.
Ia juga meminta DPRD Maluku, khususnya Komisi III, untuk serius dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap BPJN.
Dalam pertemuan tersebut, selain Wakil Ketua Komisi III Mumin Refra, hadir pula Sekretaris Komisi Abdul Kelilauw dan anggota Komisi III lainnya, Rovik Afifudin. Mereka berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur yang berkualitas di daerah.DMS
