Berita Maluku, Ambon – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Geraka Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Ambon menggelar aksi demo ke kantor gubernur Maluku, menyikapi berbagai kebijakan Murad Ismail selaku gubernur Maluku yang dinilai telah melenceng dari kebutahan masyarakat.
Yongki Leslessy, perwakilan dari GMKI saat di wawancarai terkait aksi yang dilakukan Rabu 21/04/2021, di kantor gubernur Maluku menjelaskan, kedatangan mereka ke kantor gubernur Maluku untuk menyampaikan sejumlah masukan dan kritikan atas berbagai kebijakan pemerintah dalam hal ini gubernur Maluku Murad Ismail yang dinilai telah melenceng dari kebutuhan Masyarakat.
Sejumlah persoalan yang menjadi sorortan GMKI cabang Ambon kata Leslessy, diantaranya pengelolaan dana PEN, dimana berdasarkan UU nomor 23 tahun 2020, maka peruntukannya semestinya kepada masyarakat guna membantu bergeraknya perekonomian pada setiap daerah sehingga dapat mendongkrat ekonomi nasional ditengah kondisi pendemi COVID.
Selain itu juga pengunaan dana PEN harus dapat mendongkrak kehidupan masyarakat di antaranya kebutuhan pendidikan, kesehatan dan jika dana tersebut diperuntukan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur semestinya di berikan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan dan kesehatan karena di beberapa kabupaten/kota di Maluku hal ini menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat.
GMKI juga menyoroti kebijakan rehabilitasi gedung Islamic center dengan menggunakan anggaran kurang lebih dua miliar rupiah, namun fakta dilapangan bukanya direhabilitasi tetapi dibangun caffe dan hal ini dinilai salah sasaran.
Selain sejumlah persoalan diatas, GMKI juga menyesalkan langkah Murad Ismail selaku gubernur Maluku yang melakukan peminjaman anggaran sebesar 700 miliar ke PT. SMI diluar daripada rapat penetapan anggaran APBD Maluku, tanpa melibatkan para wakil rakyat di DPRD Maluku, yang mempunyai fungsi tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan penggunaan anggaran di Maluku.
“Jadi inti dari aksi kami di saat ini, itu mengkritik kebijakan pemerintah dalam hal ini gubernur Maluku, menurut kami GMKI melenceng dari kebutuhan masyarakat, yang pertama mengenai dana PEN berdasarkan UU nomor 23 tahun 2020 inti daripada penggunaan dana PEN itu sendiri dilimpahkan ke masyarakat untuk mendongkrak ekonomi nasional itu sendiri” Ujar Leslessy.
Aksi puluhan mahasiswa GMKI cabang Ambon di kantor gubernur Maluku, dengan membawa spanduk yang bertulisan “Pengelolaan dana PEN harus tepat sasaran dan transparan, Ka seng rakyat mati Bos,” selain spanduk para mahasiswa juga membawa sejumlah poster dengan berbagai tulisan kegalauan atas nasib rakyat Maluku.
Setelah menyampaikan berbagai orasi dari beberapa perwakilan mahasiswa, akhirnya para mahasiswa diterima oleh perwakilan dari pemerintah provinsi Maluku yakni kepala Kesbangpol provinsi Maluku. DMS
