Ambon, Maluku (DMS) – Pemerintah Kota Ambon didorong untuk segera mengambil langkah proaktif dengan menggelar pertemuan awal bersama seluruh perusahaan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta, sebelum proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026 dimulai.
Pertemuan ini dinilai penting guna memastikan sinkronisasi program prioritas daerah dengan dukungan pendanaan eksternal, mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon.
Dorongan ini disampaikan oleh Christianto Laturiuw saat ditemui wartawan pada Selasa, 25 November 2025. Ia menegaskan, kondisi keuangan Kota Ambon saat ini tidak cukup kuat untuk menopang seluruh kebutuhan pembangunan tanpa dukungan pihak lain. Menurutnya, pemerintah perlu lebih terbuka dan intens membangun kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Ambon.
Ia mencontohkan program rutin jelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), seperti pasar murah yang digelar untuk membantu masyarakat. Selama ini, kegiatan tersebut membutuhkan dukungan pendanaan yang besar, sehingga peran Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan menjadi sangat krusial. Menurutnya, kontribusi perusahaan melalui CSR bukan hanya meringankan beban anggaran pemerintah, tetapi juga memperkuat hubungan antara dunia usaha dan masyarakat.
Laturiuw meminta Pemerintah Kota Ambon untuk mulai menjadwalkan pertemuan awal dengan seluruh perusahaan pada akhir tahun 2025. Dengan adanya komunikasi dan kesepahaman sejak dini, pemerintah dapat memetakan dukungan CSR yang memungkinkan untuk diselaraskan dengan program kerja yang akan diusulkan dalam RKA 2026.
Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi konkret bagi pemerintah dalam mengatasi keterbatasan anggaran, sekaligus memastikan program prioritas tetap terlaksana sesuai rencana.DMS
