Berita Buru, Namlea – Penjabat Bupati Buru Djalaludin Salampessy, melantik dan mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Harapan Batas Kota, Kecamatan Kota Namlea, Kabupaten Buru, Sabtu (02/07).
Dikatakan, Karang Taruna merupakan forum yang mewadahi para pemuda diminta menselaraskan pemikiran positif secara bersama-sama serta saling memberikan dukungan pada setiap kegiatan terutama merancang program kerja dibidang kesejahteraan.
Karang Taruna diminta melaksanakan amanah dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, Selain itu menguatkan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam menjalankan kewajiban sesuai tugas dan fungsi yang telah diberikan. Sehingga nantinya benar-benar dapat menjadi organisasi mitra kerja pemerintah.
Salampessy juga mengajak untuk bersama-sama membangun daerah, melalui kerja dan karya nyata dalam membangun tatanan sosial pemuda maupun masyarakat yang berilmu dan berkarakter, sebagai salah satu ciri dari bangsa yang berdaya saing tinggi. Sehingga dapat membawa kemajuan bagi daerah dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Menurut Salampessy, saat ini daerah dan negara sedang membutuhkan peran semua pihak, termasuk generasi muda, untuk bersatu. Selalu bangkit dan tumbuh menggali segala potensi yang ada, serta mampu mengatasi berbagai permasalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat, seperti perang melawan narkoba, hate speech, hoaxs, dan penyakit sosial lainnya.
Karang Taruna merupakan komponen penting dalam masyarakat, sebagai wadah organisasi, wadah untuk mengkaderisasi generasi muda, yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dengan komitmen gerakannya dibidang kesejahteraan.
Ketua Karang Taruna Harapan Batas Kota, Bambang Ariyanto Umar,mengatakan berkomitmen melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanatkan dengan sebaik mungkin.
Tujuan utama dari berbagai program kerja yang dirancang oleh Karang Taruna dipastikan akan bermuara pada kesejateraan sosial masyarakat.
Karang Taruna juga memberikan dukungan penuh atas berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dari tingkat kabupaten hingga sampai ke tingkat desa. DMS
