Ketua DPRD Maluku Tengah Pastikan 8 Fraksi Setuju Atas Mekanisme DPRD

Masohi, Maluku Tengah (DMS) – Ketua DPRD Maluku Tengah, Herry Men Carl Haurissa, membantah tuduhan adanya pelanggaran mekanisme dalam pelaksanaan paripurna DPRD Maluku Tengah terkait penandatanganan KUA-PPAS RAPBD 2026 pada Kamis (20/11/2025). Ia menegaskan bahwa seluruh proses telah mendapatkan persetujuan dari 8 fraksi di DPRD.

Di ruang kerjanya, Haurissa menepis berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya, yang dinilai seolah-olah ada unsur pembiaran terhadap keterlambatan pembahasan Dokumen KUA–PPAS selama empat bulan dari jadwal resmi.

“Saya tegaskan, tidak ada pelanggaran mekanisme. Semua tahapan yang dilakukan sudah disetujui oleh delapan fraksi. Jadi tuduhan bahwa saya melakukan pembiaran itu tidak berdasar sama sekali,” ujar Haurissa.

Ia menjelaskan bahwa persoalan keterlambatan pembahasan KUA-PPAS bukan hanya dialami DPRD Maluku Tengah. “Ini bukan persoalan yang terjadi di satu daerah saja. Banyak kabupaten, kota, bahkan provinsi di Indonesia yang melakukan pembahasan di bulan November. Jadi situasinya bukan hal baru,” jelasnya.

Haurissa kembali menekankan bahwa aspek terpenting dalam proses tersebut adalah penerimaan fraksi terhadap mekanisme yang dijalankan DPRD. “Yang paling prinsip adalah seluruh fraksi menerima mekanisme yang ditempuh. Karena itu, tuduhan-tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat,” tambahnya.

Terkait kericuhan yang sempat terjadi dalam paripurna, Haurissa menegaskan bahwa hal itu bukan dipicu pembahasan KUA-PPAS. “Ricuh itu terjadi karena adanya perbedaan pendapat. Itu hal yang wajar dalam ruang demokrasi. Forum seperti paripurna memang tempatnya menyampaikan pandangan berbeda, jadi jangan dibesar-besarkan seolah-olah akibat KUA-PPAS,” jelasnya.

Menurutnya, dinamika seperti instruksi dan perdebatan tidak dapat dihindari dalam forum resmi yang demokratis. Meski sempat muncul ketegangan, Haurissa memastikan bahwa tidak terjadi tindakan fisik. “Tidak ada saling jotos, hanya perbedaan pendapat yang sempat memanas,” katanya.

Seperti diketahui, kericuhan dalam paripurna DPRD Maluku Tengah beberapa waktu lalu saat pembahasan KUA-PPAS memunculkan desakan dan kritik terhadap Haurissa yang dinilai menyalahi mekanisme karena diduga melakukan pembiaran.DMS