Berita Maluku Tengah Masohi – Komisi II DPRD Maluku Tengah, mengusulkan sebaiknya pembangunan Ambon New Port sebaiknya dialihkan ke Pulau Seram dan salah satu lokasi yang ditawarkan adalah Pelabuhan Aisele Seram Utara.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku Tengah, Hasan Alkatiri optimistis jika pembangunan New Port dilaihkan ke Pulau Seram akan berdampak baik, karena dari ketersediaan lahan cukup luas dan warga tidak perlu sampai dipindahkan. Di lain sisi lokasi tersebut sangat strategis dekat dengan Papua Barat dan laut Arafura.
Alkatiri mengatakan, untuk mendorong pengalihan pembangunan Ambon New Port menjadi Seram New Port Komisi II DPRD Maluku Tengah, akan bertandang ke Jakarta melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (15/11).
Kepada DMS media Group Hasan Alkatiri mengatakan, banyak manfaat jika Seram New Port di bangun di Seram Utara karena dari segi pembebasan lahan tidak akan menemui banyak kendala dibandingkan dengan di negeri Waai dimana warga tiga dusun yang sudah mendiami dataran itu terancam pindah.
Diketahui belum lama ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan progres rencana pembangunan Pelabuhan Ambon Baru yang terintegrasi dengan pusat perikanan.
Pembangunan pelabuhan baru tersebut dilakukan dalam rangka mendukung Provinsi Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional. Pembangunan infrastruktur dasar dari Pelabuhan Ambon Baru akan dibangun menggunakan APBN.
Konsep pembangunan Pelabuhan Ambon Baru mengusung konsep pelabuhan yang terintegrasi seperti konektivitas langsung Maluku Asutralia
Pelabuhan ini memiliki sejumlah fasilitas yaitu terminal peti kemas internasional dan domestik, terminal roro, pelabuhan perikanan (TPI dan tempat pengolahan ikan), kawasan industri logistik, terminal LNG dan power plant, dengan panjang total dermaga 1000 m (ultimate).
Pelabuhan Ambon Baru akan berdiri di perbatasan Desa Waai dan Liang, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon dengan lahan yang disediakan seluas 700 hektare yang terintegrasi antara pelabuhan logistik dan pelabuhan perikanan serta industri perikanan dalam satu lokasi. Skema investasi pelabuhan akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) mencapai Rp. 5 triliun.DMS
