Istanbul (DMS) – Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodríguez Parrilla, menuduh Amerika Serikat terus meningkatkan tekanan terhadap negaranya melalui kebijakan ekonomi yang dinilai sebagai bentuk “perang ekonomi” berkepanjangan.
Melalui pernyataan di platform X pada Selasa (5/5), Rodríguez menyindir pemerintah Amerika Serikat yang menurutnya terus memberi sinyal kemungkinan tindakan militer terhadap Kuba dengan dalih negara tersebut tengah mengalami kehancuran.
“Pemerintah AS terus mengisyaratkan kemungkinan tindakan militer terhadap Kuba karena ‘negara itu hancur’ dan akan menjadi suatu kehormatan untuk membebaskannya,” ujar Rodríguez.
Ia menilai sikap Washington bersifat sinis dan munafik karena selama puluhan tahun telah berupaya melemahkan Kuba melalui tekanan ekonomi yang sistematis.
Menurut Rodríguez, dalam dua bulan terakhir Amerika Serikat bahkan memperbesar tekanan itu melalui penerapan dua perintah eksekutif baru yang ia sebut bersifat “genosida”.
Rodríguez menegaskan pembatasan ekonomi, pengepungan energi, serta ancaman aksi militer terhadap Kuba merupakan pelanggaran hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional.
“Baik blokade ekonomi dan pengepungan energi maupun langkah-langkah koersif ekstrateritorial yang baru; ancaman serangan militer dan agresi itu sendiri adalah kejahatan internasional,” katanya.
Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, membantah tudingan bahwa Washington memberlakukan blokade minyak terhadap Kuba, meski pemerintah AS sebelumnya mengancam akan mengenakan tarif kepada negara mana pun yang menjual minyak ke Kuba.
“Tidak ada blokade minyak terhadap Kuba, secara spesifik,” kata Rubio dalam konferensi pers.
Kuba saat ini tengah menghadapi krisis bahan bakar dan pemadaman listrik luas setelah embargo minyak diberlakukan Amerika Serikat pada 30 Januari.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya juga beberapa kali menyebut Kuba sebagai target “berikutnya” setelah operasi militer terhadap Iran, serta menyatakan negara Karibia itu akan segera gagal.
Menanggapi bantahan Rubio, Rodríguez menolak pernyataan tersebut dan menuduh pejabat AS itu sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar.
“Ia memilih untuk berbohong. Ia bertentangan dengan Presiden dan Juru Bicara Gedung Putih,” ujarnya.
Rodríguez merujuk pada perintah eksekutif Presiden Trump tertanggal 29 Januari yang menurutnya mengancam negara-negara pengekspor bahan bakar ke Kuba dengan tarif tambahan, sehingga membuat pasokan energi ke negaranya terhambat drastis.
Ia mengklaim hanya satu kapal tanker bahan bakar yang berhasil tiba di Kuba dalam empat bulan terakhir akibat tekanan terhadap para pemasok.
“Dalam empat bulan, hanya satu kapal tanker bahan bakar yang tiba di Kuba. Semua pemasok kami diintimidasi dan diancam, yang melanggar aturan perdagangan bebas dan kebebasan navigasi,” kata Rodríguez.
Selain itu, ia juga menyinggung perintah eksekutif Trump pada 1 Mei yang menetapkan sanksi sekunder di sektor energi, yang menurutnya semakin memperketat akses Kuba terhadap pasokan bahan bakar.
Rodríguez menambahkan bahwa pemerintah AS sepenuhnya memahami dampak besar dari kebijakan tersebut terhadap rakyat Kuba, namun tetap melanjutkan langkah-langkah yang memperburuk kondisi kemanusiaan di negara itu.
“Menteri Luar Negeri itu sangat memahami dampak dan penderitaan yang ditimbulkan oleh pengepungan minyak kriminal terhadap rakyat Kuba saat ini, yang ia usulkan sendiri kepada presidennya,” ujar Rodríguez.
