Masohi, Maluku Tengah (DMS) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kekuasaan Rakyat (AKURAT) menggelar aksi demonstrasi di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (03/09/25). Aksi ini melibatkan sejumlah organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, antara lain PMII Komisariat Universitas Dr. Djar Wattiheluw, Liga Mahasiswa untuk Demokrasi (LMND), BEM Fakultas Administrasi Negara, BEM Hukum, BEM Sains, serta LSM Pemuda Peduli Rakyat (PAPERA).
Massa aksi berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Maluku Tengah, DPRD Maluku Tengah, hingga Mapolres Maluku Tengah, dengan membawa 14 tuntutan yang mencakup isu nasional maupun lokal.
Koordinator aksi, Nejarudin Lamawitak, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi pelayanan publik dan kebijakan pemerintah.
“Kami turun ke jalan karena sudah terlalu banyak kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Pemerintah harus mendengar suara mahasiswa dan masyarakat,” tegas Nejarudin dalam orasinya.
Dalam aksi tersebut, Bupati Maluku Tengah Zulakarainin Awat Amir bersama Sekda Maluku Tengah menemui massa dan berdialog langsung di depan Kantor Bupati.
“Saya berterima kasih atas aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa. Semua tuntutan ini akan kami pelajari dan tindak lanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah,” ujar Bupati di hadapan peserta aksi.
Adapun 14 poin tuntutan massa aksi AKURAT, yakni: Menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang dinilai menambah penderitaan rakyat.
Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Membebaskan seluruh peserta aksi yang ditahan di berbagai daerah di Indonesia.
Mendesak Bupati Maluku Tengah mencopot Direktur RSUD Masohi serta mengevaluasi total manajemen pelayanan kesehatan.
Meminta Kapolres Maluku Tengah memeriksa anggaran operasional dan obat-obatan di RSUD Masohi serta proyek IPAL Dinas Kesehatan.
Mendesak Bupati Maluku Tengah agar adil dalam pemberian dana hibah kepada seluruh perguruan tinggi di wilayahnya.
Meminta Kapolres Maluku Tengah memeriksa dugaan penyalahgunaan anggaran hibah tahun 2017, 2018, 2019, 2021, dan 2024 di Politeknik Negeri Ambon (Masohi dan Banda).
Mendesak Bupati Maluku Tengah mencabut izin PT Waragonda di Negeri Haya.
Mendesak pembebasan dua pemuda Negeri Haya yang ditahan di Polda Maluku.
Meminta Bupati Maluku Tengah segera meresmikan Puskesmas Rawat Jalan di Negeri Lesibata Timur, Kecamatan Seram Utara Barat.
Mendesak Sekda Maluku Tengah transparan dalam penggunaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tahun Anggaran 2024.
Meminta Kapolres Maluku Tengah memeriksa dugaan penyalahgunaan PPJ tahun 2022–2024.
Mendesak penindakan terhadap dua ASN yang diduga memperjualbelikan aset daerah di Pasar Binaiya Masohi.
Meminta pemerintah mengembalikan pedagang terdampak rehab Pasar Tingkat Binaiya Masohi ke tempat semula.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa berjanji akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga mendapat kepastian dari pemerintah daerah.DMS
