Jakarta (DMS) – Pemerintah tengah menyusun strategi penghematan energi di sektor publik yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan kebijakan efisiensi energi perlu dirumuskan secara responsif dan berbasis data, dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas pada masa pandemi COVID-19.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Pratikno di Jakarta, Selasa.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kebijakan Penghematan BBM yang digelar secara daring. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang agar tidak mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik.
Dalam rapat itu, pemerintah menyepakati lima strategi utama penghematan energi lintas instansi, yakni penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), penguatan pemanfaatan platform digital, serta pembatasan mobilitas perjalanan dinas.
Selain itu, strategi lain mencakup penerapan penghematan energi pada operasional gedung perkantoran, serta penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring sesuai kebutuhan dan karakteristik mata pelajaran.
Pratikno menegaskan bahwa untuk menjaga kualitas pendidikan, kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap dilaksanakan secara tatap muka.
Rapat juga mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang memerlukan pembahasan lanjutan, di antaranya penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika terjadi perubahan pola kehadiran siswa, serta opsi pembiayaan alternatif guna mendukung akses internet bagi peserta didik apabila pembelajaran daring diterapkan.
Kebijakan penghematan energi lintas sektor ini direncanakan mulai berlaku pada April 2026.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap optimal,” kata Pratikno.
Hasil rapat tersebut selanjutnya akan dirumuskan dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto yang memuat gambaran konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan, serta rekomendasi langkah penghematan oleh kementerian dan lembaga terkait.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri perwakilan dari sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian PAN-RB, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.
