Namlea, Pulau Buru (DMS) – Pemilik Toko Pemancar Ilmu di Kota Namlea, Andiandong, menagih pembayaran utang alat tulis kantor (ATK) dari SMA Negeri 2 Namlea yang nilainya mencapai Rp108.923.000.
Menurut Andiandong, utang tersebut sudah berlangsung sejak 2023 dan hingga kini belum ada kejelasan penyelesaian dari pihak sekolah yang berada di Kabupaten Buru, Maluku itu.
“Sejak tahun 2023 barang-barang sudah kami kirim sesuai permintaan sekolah, tapi sampai sekarang pembayarannya belum juga diselesaikan,” ujar Andiandong kepada wartawan.
Ia menjelaskan, pengadaan ATK dilakukan untuk menunjang kebutuhan operasional sekolah serta kegiatan belajar mengajar. Barang-barang yang dipesan meliputi kertas, tinta printer, buku, piala, fotokopi soal ujian sekolah, serta berbagai perlengkapan administrasi lainnya.
“Kami melayani karena ini untuk kebutuhan pendidikan. Semua barang dipakai untuk kegiatan sekolah, bukan untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Selama ini, pihak toko mengaku telah berupaya melakukan komunikasi secara persuasif dengan manajemen sekolah. Namun, menurutnya, pihak sekolah menyampaikan bahwa utang tersebut terjadi pada masa kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya dan tidak ada serah terima terkait kewajiban pembayaran kepada Toko Pemancar Ilmu.
“Alasan yang kami terima, itu utang terjadi di masa kepala sekolah lama dan tidak ada serah terima. Tapi bagi kami, siapa pun pimpinannya, itu tetap kewajiban lembaga, bukan pribadi,” tegas Andiandong.
Hingga saat ini, lanjut Andiandong, belum ada kejelasan mengenai jadwal pembayaran maupun mekanisme pelunasan utang tersebut.
“Kami hanya minta kepastian, kapan dibayar dan bagaimana mekanismenya. Jangan sampai ini terus berlarut-larut tanpa solusi,” ujarnya.
Ia berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara baik tanpa harus menempuh jalur hukum. Selain itu, ia juga meminta Dinas Pendidikan Provinsi Maluku turut membantu memfasilitasi penyelesaian kewajiban administrasi yang melibatkan sekolah negeri tersebut.
“Kami masih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan. Tapi kami juga berharap ada perhatian dari Dinas Pendidikan agar masalah ini bisa difasilitasi dan ada titik terang,” tutupnya.
Kasus ini turut menjadi perhatian masyarakat karena nilai utang yang cukup besar serta melibatkan lembaga pendidikan negeri. Publik pun berharap ada transparansi dan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak.DMS
