KPK Ingatkan Pengadaan 105 Ribu Mobil Impor Taat Prosedur

Jakarta (DMS) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar rencana pengadaan 105.000 unit mobil dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel guna memitigasi potensi penyimpangan.

“KPK mengimbau agar setiap pengadaan barang dan jasa dalam menjalankan program pemerintah dilakukan secara taat prosedur untuk mencegah adanya penyimpangan,” ujar Budi di Jakarta, Senin.

Ia juga menekankan pentingnya penentuan spesifikasi kendaraan yang benar-benar sesuai kebutuhan, guna menghindari praktik pengondisian barang maupun penyuplai.

Menurut Budi, peran unsur pengawas menjadi krusial dalam proses pengadaan tersebut, termasuk dalam rencana pembelian kendaraan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).

Pernyataan itu merespons kabar dugaan penunjukan langsung dua produsen otomotif asal India untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sebelumnya, perusahaan otomotif India Mahindra and Mahindra Ltd (M&M) pada 4 Februari 2026 mengumumkan akan memasok 35.000 unit pikap Scorpio ke Indonesia.

Kemudian pada 20 Februari 2026, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengonfirmasi rencana impor total 105.000 unit kendaraan dari India. Jumlah tersebut terdiri atas 35.000 unit pikap 4×4 dari M&M, 35.000 unit pikap 4×4, serta 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.

KPK menegaskan pentingnya tata kelola yang baik agar pengadaan berskala besar tersebut berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik korupsi.