Anggaran Renovasi Kantor DPRD Rp7 M Dialihkan ke RS, Diduga Dipotong Rp500 Juta

Saumlaki, KKT (DMS) – Anggaran renovasi Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar Rp7 miliar yang sebelumnya dialokasikan pada tahun anggaran 2024 dialihkan untuk perbaikan Rumah Sakit RS PP Magrety Ukurlaran. Namun, pengalihan anggaran tersebut diduga disertai pemotongan dana administrasi hingga mencapai Rp500 juta.

Kondisi Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat ini diketahui sudah tidak lagi digunakan. Bangunan tersebut dinilai tidak layak huni akibat kerusakan parah, termasuk dimakan rayap, sehingga menyisakan puing-puing yang berserakan di dalam ruangan maupun di halaman kantor.

Pada masa pemerintahan Penjabat Bupati Aliwiya, bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD, pemerintah daerah menganggarkan dana Rp7 miliar untuk rehabilitasi gedung DPRD tersebut pada tahun 2024. Namun, di akhir tahun 2025, anggaran itu dialihkan untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui perbaikan RS PP Magrety Ukurlaran.

Ironisnya, dalam proses pengalihan anggaran tersebut, muncul dugaan adanya pemotongan dana sebesar Rp500 juta dengan alasan biaya administrasi.

Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Anggito Lorens Agau, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima informasi terkait pemotongan anggaran tersebut saat proses pengalihan dilakukan.

“Anggaran Rp7 miliar itu memang dialihkan ke RS PP Magrety Ukurlaran, tetapi dalam prosesnya kami mendapat informasi adanya pemotongan sekitar Rp500 juta dengan alasan biaya administrasi. Ini yang perlu dipertanyakan,” ujar Anggito kepada DMS melalui sambungan telepon seluler, beberapa pekan lalu.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD, Paula Laratmase. Ia menilai pemotongan anggaran dengan alasan administrasi tidak memiliki dasar yang jelas dan berpotensi melanggar aturan pengelolaan keuangan daerah.

“Kalau benar ada pemotongan sampai Rp500 juta, tentu ini sangat janggal. Biaya administrasi apa yang nilainya sebesar itu? Kami meminta agar hal ini dibuka secara transparan kepada publik,” tegas Paula.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait tata kelola keuangan daerah dan membuka dugaan kuat terjadinya penyimpangan anggaran. Masyarakat pun mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak dan mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan keuangan negara tersebut.

Penegakan hukum dinilai penting agar praktik mafia anggaran tidak terus berulang dan merugikan keuangan negara serta kepentingan publik.DMS