Dipicu Izin Lahan, Soa Dataran Tinggi Matatemun, Johanes Nurlatu Sasi Alat Berat Tiga Koperasi

Namlea, Pulau Buru (DMS) – Aktivitas pertambangan di kawasan Gunung Botak kembali memanas. Soa Dataran Tinggi Matatemun, Johanes Nurlatu, secara tegas melakukan sasi adat terhadap satu unit alat berat yang dikerjakan oleh tiga koperasi dan diduga bermitra dengan perusahaan PT Mitra Mas Maluku atau Tri M.

Sasi adat tersebut dipasang di jalur H, Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, pada Senin kemarin. Tindakan ini dilakukan karena pekerjaan alat berat tersebut dinilai tidak mengantongi izin dari pemilik lahan serta belum menyelesaikan hak ulayat masyarakat adat setempat.

“Setiap aktivitas pertambangan di wilayah adat wajib mendapatkan persetujuan resmi dari pemilik lahan. Jika izin tidak ada dan hak ulayat belum diselesaikan, maka aktivitas itu tidak boleh berjalan,” tegas Johanes Nurlatu.

Ia menilai, koperasi yang menjalankan alat berat tersebut telah mengabaikan mekanisme adat serta prosedur yang berlaku. Menurutnya, tindakan sepihak seperti itu berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat adat.

“Kami sudah berulang kali mengingatkan agar mekanisme adat dihormati. Tapi sampai sekarang pekerjaan tetap dilakukan tanpa izin yang sah,” ujarnya.

Johanes juga memperingatkan bahwa sasi adat yang telah dipasang merupakan keputusan adat yang wajib dihormati oleh semua pihak. Ia menegaskan, pelanggaran terhadap sasi tersebut akan berujung pada proses hukum.

“Kalau ada pihak yang berani membuka atau melanggar sasi ini, maka kami tidak segan membawa persoalan ini ke ranah hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut, Johanes Nurlatu meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Buru segera mengambil langkah tegas terkait aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh tiga koperasi tersebut. Sebagai pemilik lahan, ia menegaskan bahwa keluarga Nurlatu dan Wael tetap menolak keberadaan alat berat di wilayah adat mereka.

“Kami minta pemerintah daerah tidak tinggal diam. Selama izin dan hak ulayat belum diselesaikan, keluarga besar Nurlatu dan Wael tetap menolak aktivitas alat berat di wilayah ini,” katanya.

Ia juga meminta agar perusahaan maupun koperasi menghentikan seluruh aktivitas pertambangan hingga seluruh perizinan dan hak ulayat diselesaikan sesuai ketentuan adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.DMS