Jakarta (DMS) – Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017–2022, Arief Budiman, hadir sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan perintangan penyidikan dan suap yang menyeret Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (17/4).
Selain Arief, dua mantan anggota KPU, Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina, juga dijadwalkan memberikan kesaksian pada sidang tersebut. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Takdir Suhan, membenarkan kehadiran ketiganya.
“Mereka sudah konfirmasi hadir,” ujar Takdir kepada wartawan.
Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Rios Rahmanto dan digelar di Ruang Sidang Hatta Ali.
Penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy, menyatakan akan mengawal kesaksian Arief Budiman agar konsisten dengan keterangan pada persidangan sebelumnya pada 2020.
“Saat itu putusan sudah inkrah, dan disebutkan bahwa uang suap berasal dari Harun Masiku dan Saeful Bahri. Jika ada perubahan keterangan, itu bisa dikategorikan sebagai obstruction of justice. Ini menjadi bukti adanya politisasi hukum,” ujar Ronny.
Dalam perkara ini, Hasto didakwa menghalangi penyidikan kasus suap terkait penetapan calon anggota legislatif antarwaktu (PAW) yang melibatkan Harun Masiku.
Ia diduga memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah penangkapan Wahyu Setiawan oleh KPK.
Selain itu, Hasto juga disebut memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai upaya menghindari penyitaan oleh penyidik.
Tak hanya menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa turut memberikan uang suap bersama advokat Donny Tri Istiqomah, mantan narapidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Harun Masiku.
Uang sebesar 57.350 dolar Singapura atau sekitar Rp600 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu Setiawan pada 2019–2020 agar KPU menyetujui permohonan PAW anggota DPR terpilih dari Dapil Sumatera Selatan I, Riezky Aprilia, kepada Harun Masiku.
Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.DMS/AC
