Jakarta (DMS) – Kejaksaan Agung mengungkap peran dua mantan pejabat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan tahun 2019–2022.
Kedua tersangka yakni Sri Wahyuningsih (SW), mantan Direktur Sekolah Dasar Direktorat PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Mulyatsyah (MUL), mantan Direktur Sekolah Menengah Pertama pada direktorat yang sama, periode 2020–2021.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar menjelaskan, keduanya mengikuti rapat daring yang dipimpin Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, di mana dalam pertemuan itu diberikan arahan untuk melakukan pengadaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis Chrome OS dari Google.
“Dalam Zoom meeting tersebut, Menteri Nadiem Makarim memerintahkan pengadaan TIK tahun 2020–2022 menggunakan Chrome OS, padahal saat itu proses pengadaan belum dilaksanakan,” kata Qohar dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (15/7) malam.
Menindaklanjuti arahan tersebut, pada 30 Juni 2020, SW memerintahkan BH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat SD untuk melaksanakan pengadaan melalui e-katalog. Namun, BH kemudian diganti oleh WH pada hari yang sama karena dianggap tidak mampu memenuhi perintah.
Pada malam harinya, WH langsung melakukan pemesanan setelah bertemu perwakilan penyedia dari PT Bhinneka Mentari Dimensi. SW juga mengubah metode pengadaan dari e-katalog menjadi SIPLAH (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah), dan menyusun petunjuk pelaksanaan pengadaan yang menetapkan harga satu paket bantuan TIK senilai Rp88,25 juta per sekolah.
Sementara itu, MUL selaku Direktur SMP juga memerintahkan HS, PPK Direktorat SMP Tahun 2020, untuk melakukan pengadaan TIK melalui penyedia yang sama. Ia kemudian menyusun petunjuk pelaksanaan pengadaan peralatan TIK dengan mengarahkan pada penggunaan Chrome OS.
Selain SW dan MUL, Kejagung juga menetapkan dua tersangka lain dalam kasus ini, yakni Jurist Tan (JT), mantan Staf Khusus Mendikbudristek periode 2020–2024, dan Ibrahim Arief (IBAM), mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek.
Keempatnya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU yang sama.DMS/AC
