Polda Kalsel Sita 30 Kg Sabu dan 15 Ribu Ekstasi

Banjarbaru (DMS) – Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) mengungkap penyelundupan narkotika dalam jumlah besar berupa hampir 30 kilogram sabu-sabu dan 15.056 butir pil ekstasi. Barang haram tersebut diduga berasal dari jaringan yang terafiliasi dengan gembong narkotika internasional, Fredy Pratama.

Kapolda Kalsel Inspektur Jenderal Polisi Rosyanto Yudha Hermawan menjelaskan, total barang bukti yang diamankan mencapai 29.944,33 gram sabu-sabu dan 15.056 butir ekstasi. Narkotika itu awalnya dikirim dari Kalimantan Barat menuju Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebelum akhirnya hendak diedarkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Tersangka berinisial IW, warga Banten, ditangkap pada Jumat (20/2) saat tiba di Hotel Midoo, Jalan AES Nasution, Banjarmasin. Dari hasil pemeriksaan, IW mengaku diperintahkan untuk mengambil narkotika tersebut di Palangka Raya dan membawanya ke Banjarmasin.

Puluhan kilogram sabu-sabu dan belasan ribu ekstasi yang dibawa dalam dua tas ransel besar itu diperkirakan memiliki nilai jual di pasar gelap mencapai Rp69 miliar.

Kapolda menegaskan pengungkapan kasus narkotika berskala besar bukan perkara mudah karena para pelaku kerap mengubah modus operandi untuk mengelabui petugas. Meski demikian, ia meminta seluruh jajaran tetap berkomitmen memberantas peredaran narkoba demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan zat terlarang.

Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel Komisaris Besar Polisi Baktiar Joko Mujiono menyebut pengungkapan ini merupakan hasil kerja tim yang dipimpin Kasubdit 3 Ditresnarkoba AKBP Ade Harri Sistriawan. Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait pergerakan jaringan Fredy Pratama yang memasok narkoba ke wilayah Kalsel.

Atas perbuatannya, IW dijerat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.