Tambang Emas Ilegal Ditutup, Ancaman Lingkungan Masih Mengintai Pulau Buru

Ambon, Maluku (DMS) -Langkah tegas pemerintah menutup seluruh aktivitas tambang emas ilegal di Pulau Buru patut diapresiasi. Penertiban yang dilakukan aparat gabungan sejak Desember 2025 menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir untuk melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat dari ancaman bahan kimia berbahaya yang selama ini digunakan dalam praktik penambangan liar.

Pemerintah Provinsi Maluku bersama pemerintah kabupaten telah menunjukkan komitmen bahwa tidak ada kompromi bagi aktivitas tambang tanpa izin, termasuk di kawasan rawan seperti Gunung Botak. Penutupan tambang ilegal bukan sekadar penegakan hukum, tetapi upaya menyelamatkan hutan, sumber air, dan kesehatan masyarakat dari kerusakan jangka panjang yang kerap luput dari perhatian.

Namun, di tengah ketegasan tersebut, muncul ironi baru yang mengkhawatirkan. Beredarnya video amatir di media sosial memperlihatkan pembukaan lahan tambang emas ilegal baru oleh warga di wilayah Kabupaten Buru Selatan. Padahal, wilayah ini masih berada dalam satu kesatuan daratan Pulau Buru yang semestinya mendapat pengawasan ketat.

Situasi ini menimbulkan dilema serius. Di satu sisi, Satgas penertiban bekerja keras membersihkan dan menutup tambang ilegal. Di sisi lain, celah pengawasan dimanfaatkan oknum tertentu untuk membuka lokasi penambangan baru. Jika dibiarkan, upaya penertiban akan menjadi sia-sia dan hanya memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain.

Pemerintah dituntut konsisten dan tidak setengah hati. Penutupan tambang ilegal harus dibarengi pengawasan berkelanjutan serta penindakan tegas terhadap setiap upaya pembukaan tambang baru. Tanpa itu, kerusakan lingkungan akibat merkuri dan bahan kimia berbahaya hanya tinggal menunggu waktu.

Di luar peran negara, kesadaran masyarakat juga menjadi kunci. Dampak pencemaran lingkungan memang tidak selalu terasa hari ini atau esok hari, tetapi dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, kerusakan tersebut bisa berubah menjadi krisis kesehatan dan bencana ekologis yang merugikan generasi mendatang.

Pulau Buru tidak boleh dikorbankan atas nama kepentingan sesaat. Penertiban tambang ilegal harus menjadi awal dari komitmen bersama menjaga alam, bukan sekadar operasi simbolik yang mudah dilupakan.DMS