Jakarta (DMS) – Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi mengalihkan sistem verifikasi layanan kewarganegaraan dari pendekatan administratif menjadi berbasis risiko atau risk-based verification guna memperkuat kedaulatan negara dan meningkatkan akuntabilitas dalam penetapan status kewarganegaraan.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum Widodo menjelaskan kebijakan strategis tersebut diambil dalam kegiatan konsinyasi di Jakarta pada Jumat (24/4), sebagai upaya memastikan setiap penetapan status hukum warga negara dilakukan secara lebih selektif, akuntabel, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
“Kewarganegaraan merupakan ikatan hukum dan loyalitas yang sangat fundamental sehingga setiap keputusan pemberian atau pencabutannya harus dilandasi kehati-hatian tinggi,” ujar Widodo dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Widodo menegaskan, kewarganegaraan bukan sekadar status administratif, melainkan bentuk ikatan hukum, loyalitas, dan tanggung jawab antara individu dengan negara.
Karena itu, menurut dia, setiap keputusan negara dalam menetapkan atau mengakui status kewarganegaraan seseorang harus didasarkan pada data yang valid serta mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh.
Sementara itu, Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal AHU Kemenkum Dulyono mengungkapkan, berdasarkan pangkalan data Ditjen AHU, sepanjang periode 2024–2026 tercatat sebanyak 712 permohonan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) memilih menjadi warga negara Indonesia (WNI).
Selain itu, terdapat 332 permohonan pewarganegaraan umum dan 510 permohonan pewarganegaraan melalui jalur perkawinan.
Data lainnya menunjukkan terdapat 1.433 permohonan penegasan status kewarganegaraan di luar negeri, 210 permohonan di dalam negeri, serta 438 proses clearance atau izin kehilangan kewarganegaraan.
Menanggapi tingginya volume layanan tersebut, Widodo menginstruksikan seluruh jajaran agar tidak lagi bekerja secara sektoral dalam proses verifikasi.
Menurut dia, proses verifikasi kewarganegaraan harus dilakukan melalui sinergi antarlembaga dalam kerangka kerja yang terintegrasi agar pemeriksaan data lebih komprehensif dan akurat.
“Proses verifikasi tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus berbasis sinergi antarlembaga yang saling melengkapi dalam satu kerangka kerja yang terintegrasi,” katanya.
Widodo menambahkan, verifikasi menjadi aspek yang sangat krusial terutama dalam menghadapi kasus-kasus kompleks, seperti penggunaan paspor asing oleh WNI atau pengambilan sumpah setia kepada negara lain.
Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam proses verifikasi tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap perlindungan hak individu, kepastian hukum, hingga potensi sengketa di masa mendatang.
Karena itu, transisi menuju integrasi data lintas sektor dan pemanfaatan informasi internasional dinilai menjadi langkah mutlak untuk menjaga integritas layanan kewarganegaraan.
Widodo menegaskan bahwa martabat negara dipertaruhkan dalam setiap proses penetapan status kewarganegaraan.
Ia menutup dengan menekankan bahwa status warga negara Indonesia merupakan identitas yang mencerminkan kedaulatan dan kehormatan bangsa, sehingga setiap keputusan harus diambil berdasarkan prinsip selektif, akuntabel, dan berintegritas.
